Ilustrasi sidang sengketa di MK RI (Humas MK)

JAKARTA – Ketentuan yang ditetapkan oleh Mahakam Konstitusi RI dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 terkait pembatasan selisih suara dan angka untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritikan. MK diharapkan tak hanya fokus pada angka-angka tetapi melihat kepada keadilan pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kritikan terhadap ketentuan adanya pembatasan jumlah suara terhadap calon kepala daerah yang ingin mengajukan permohonan sengketa MK. Pembatasan ini, lanjutnya, MK terkesan menafikan tujuan keadilan pemilu yakni suatu proses sengketa hasil pemilu di MK bukan persoalan angka dan hasil belaka.

Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan adalah menjawab dan menyelesaikan keadilan materil terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan. MK, imbuhnya, mesti menguji dan menjawab, apakah proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah sampai kepada mendapatkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip serta asas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

“Suatu proses yang hendak mencapai keadilan pemilu, bukan persoalan angka saja. Padahal, ada makna yang lebih luas yakni menyelamatkan kedaulatan rakyat,” ujar dalam siaran pers tertulis dikutip Jumat (1/1/2016).

Titi menambahkan keberatan dan kritik terhadap adanya syarat selisih suara yang diberikan oleh UU 8/2015 ini ternyata semakin diperparah oleh salah kaprahnya MK dalam menafsirakan syarat selisih suara yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015.

Perludem menilai rumusan matematika yag dibuat oleh MK dan dituangkan di dalam PeraturanMK juga keliru dari syarat selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi sumber hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Perludem meminta kepada MK RI untuk menjelaskan secara bertanggung jawab maksud dikeluakannya rumusan dan tafsir selisih suara yang ada di dalam Peraturan MK No. 5 Tahun 2015.

Beberapa waktu lalu Ketua MK, Arief Hidayat, mengatakan pihaknya hanya berwenang menerima perkara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Perselisihan yang dimaksud adalah persoalan selisih suara. Dia menambahkan persoalan politik uang dan pidana bukan masuk dalam wewenang MK.

Dia menambahkan terkait perkara lainnya sudah seharusnya selesai pada tingkat bawa masing-masing yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selisih Angka untuk Permohonan Gugatan        

Berikut ketentuan gugatan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam Pasal 158 (1) UU 8/2015:

  1. Untuk provinsi yang jumlah penduduknya sampai dengan 2 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 2%.
  2. Untuk provinsi yang jumlah penduduknya sampai antara 2 juta-6 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 1,5%.
  3. Untuk provinsi yang jumlah penduduknya sampai antara 6 juta-12 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 1%.
  4. Untuk provinsi yang jumlah penduduknya sampai diatas 12 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 0,5%.

Berikut persyaratan pengajuan pemohonan sengketa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

  1. Untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan  250 ribu orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 2%.
  2. Untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan  250 ribu-500 ribu orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 1,5%.
  3. Untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan  500 ribu-1 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 1%.
  4. Untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai diatas 1 juta orang, maka selisih suara maksimal antara pemenang dengan calon kepala daerah yang akan menggugat tidak boleh lebih dari 0,5%.

(asr)

Share

Video Popular