Ilustrasi politik (http://www.architechsolutions.com)

JAKARTA – Pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung tanpa gejolak politik menunjukkan adanya kematangan sistem politik dan kedewasaan masyarakat menyikapinya pada tingkat tertentu. Namun demikian sikap pemerintah terkait komitmen pemberantasan korupsi masih diragukan dan kelunturan moral para politisi menjadi catatan buruk prilaku politisi sepanjang 2015.

Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengatakan konsolidasi demokrasi Indonesia semakin baik dalam politik setelah pilkada serentak sukses tanpa kegaduhan. Hal ini tidak seperti sebagaimana dikhawatirkan sejumlah kalangan bahkan kesuksesan ini menjadi semacam mercusuar terhadap demokrasi di Indonesia.

Sepanjang 2015 ini, lanjutnya, memperlihatkan kedewasaan sistem politik dan masyrakat pada tingkat tertentu. Bahkan masyarakat sudah menyikapi berkaitan kejadian politik sehingga para politisi tak serta merta meloloskan keinginan mereka karena besarnya arus penolakan dari publik. Sebagaimana saat penolakan masyarakat dalam skala luas atas persetujuan DPR RI terhadap UU Pilkada.

Sorotan lebih meluas adalah kasus papa minta saham yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto. Kedewasaan masyarakat terlihat dari kritikan di sosial media atas kinerja MKD dalam menyikapi kasus yang menjerat Novanto. Hal demikian menunjukkan masyarakat makin jelas soal demokrasi serta menggunakan hak mereka.

Namun demikian, tantangan besar ke depan adalah komitmen pemerintah terkait pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi. Walaupun Jokowi dan keluarganya bersih praktek korupsi, namun tak terlihat upaya Presiden Jokowi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para elemen masyarakat sudah seharusnya menyoroti kinerja pemberantasan korupsi ke depan.

Apalagi setelah pemerintah ditenggarai menyetujui revisi UU KPK, komposisi pimpinan KPK yang baru dan persetujuan pembangunan gedung baru DPR dengan alokasi dana dari APBN Rp 7 Triliun. Hingga demikian sejumlah kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen dicurigai sebagai bentuk kompromi pemerintah.

Menurut Ray, kejadian politik yang lebih mengkhawatirkan adalah moral yang merosot bagi para politisi. Fenomena ini dilihat dari sejumlah anggota MKD RI menyikapi kasus papa minta saham dan pengunduran Novanto dari kursi Ketua DPR RI. Namun demikian, Novanto oleh kubu Aburizal Bakri kembali ditunjuk sebagai Ketua Fraksi DPR RI dari Partai Golkar. Parahnya perilaku politisi sepanjang 2015 juga menunjukkan melupakan sisi moral.

Minus moral semakin terlihat saat sejumlah mantan narapidana memberanikan diri untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Kejadian ini menunjukkan bahwa para politisi tak pernah malu saat mereka mengkhianati saat mereka memegang jabatan. Didukung pada sistem pada saat ini, seorang narapidana boleh maju Pilkada ketika menyampaikan permohonan maaf kepada publik secara terbuka.

“Semakin luntur moral para politisi, kita temukan di luar moralitas hampir terjadi setiap anggota DPR dan sejumlah kepala daerah terjadi,” ujarnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (2/1/2016). (asr)

Share

Video Popular