Ilustrasi kegiatan ekonomi, pelabuhan petikemas di Duisburg harbour, Jerman on Feb. 14, 2013.  (AP Foto/Frank Augstein)

JAKARTA – Memasuki Tahun Baru 2016 rekam jejak perkembangan ekonomi menjadi tantangan dan beragam kritikan yang diarahkan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bersamaan terjadi pelemahan mata tukar nilai rupiah, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, namun bagaimana sebenarnya rekam jejak perkembangan ekonomi 2015?

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryani Motik perkembangan ekonomi sepanjang 2015 dari persfektif dunia usaha diwarnai dengan kelesuan dan kemunduran. Perkembangan perekonomian yang anjlok, tambahnya, didukung dengan kebijakan yang saling tidak sinkron hingga membuat kebijakan aneh seperti pelarangan rapat di hotel.

“Masa tiga bulan saja sudah anjlok ditambah dengan menteri yang mengeluarkan kebijakan saling mengisi untuk memperburuk ekonomi,” katanya dalam diskusi di kawasan Jakarta, Sabtu (2/1/2016).

Menurut dia, bersamaan memasuki penurunan perekonomian seperti tren penurunan daya beli, namun menteri-menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama berlomba-lomba mendapatkan pujian dari rakyat dengan mengeluarkan kebijakan pencitraan. Hingga kemudian membuat usaha hotel, traveling dan resto merosot.

Bahkan kebijakan pemerintah yang diniatkan selalu populis justru memperlemah masyarakat. Ditambah dengan rencana untuk menaikkan produk dalam negeri namun praktek impor masih digiat dilakukan oleh pemerintah. Hingga terjadi ketidakcocokan antar Menteri dalam membuka kran impor seperti impor beras dan gula.

Parahnya, tambahnya, kebijakan pemerintah untuk menggiatkan industrialisasi dinilai terlalu cepat tanpa mengukur efek bahaya kebijakan pemerintah. Fakta-fakta bisa dilihat dari segi lulusan sekolah masih di bawah SMA sehingga minus serapan tenaga kerja. Dia membandingkan dengan negara-neggara kaya seperti Jepang dan Korea. Ketika kedua negara tersebut untuk menggiatkan industri teknologi mereka sudah memiliki jangan panjang untuk perkembangan industrialisasi mereka.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyoroti 5 masalah besar pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Persoalan tersebut adalah penyerapan anggaran, ‘hantu’ suku bunga The Fed, kebakaran hutan, kebijakan beras dan kegaduhan pejabat negara.

Dia memaparkan penyerapan anggaran yang tak berjalan mulus dikarenakan kebijakan kementerian terlalu cepat dirombak sehingga program ditetapkan sebelumnya tak berjalan sesuai rencana semula. Ada pun persoalan suku bunga The Fed masih selalu menghantui perkembangan ekonomi Indonesia walaupun pada akhirnya tak berdampak terlalu luas terhadap perekonomian dalam negeri.

Persoalan selanjutnya adalah kebakaran hutan yang dinilai justru mendatangkan kerugian besar. Perekonomian dibangun sebelumnya justru kembali tersedot dengan persoalan kebakaran hutan. Bahkan dalam kasus ini kerugian dari kebakaran hutan mencapai Rp 200 triliun atau 10 persen dari APBN.

Dia mengkritik permasalahan keempat yakni kesalahan kebijakan mengenai beras. Bahkan dalam penelitian INDEF, harga beras yang melonjak pada 2015 membuat 852.000 menghabiskan uang untuk membeli beras hingga mereka termasuk kelompok miskin. Dia menilai pengelolaan yan tak tertata rapi menjad faktor mendorong melonjaknya harga beras.

Menurut hasil penelitian INDEF, sebanyak 30 persen pengeluaran masyarakat Indonesia difokuskan untuk membeli beras. Angka bahkan menunjukkan porsentase yang terbesar dibandingkan pengeluaran lainnya. Dia berharap pemerintah tak serta menargetkan swasembada beras secepat mungkin hingga kemudian pada saatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan produksi beras.

Persoalan terakhir adalah kegaduhan ekonomi sisi pemegang kebijakan seperti kontroversi Menko Maritim dan Sumber daya Rizal Ramli. Menurut dia, persoalan perbedaan sudut pandang semestinya tak diumbar keluar bahkan hanya dinilai menambah persoalan baru. Jika memang kemudian ada persoalan, semestinya diselesaikan secara internal.

“Jadi kalau kita review ada 5 masalah, sedangkan yang dua baik penyerapan anggaran dan suku bunga The Fed,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular