Ilustrasi politik nasional (Sumber Foto : http://www.123rf.com)

JAKARTA – Perkembangan dinamika politik yang semakin dinamis pasca Pilpres memenangkan Presiden Joko Widodo sudah memasuki fase-fase kestabilan politik antar oposisi dan pendukung pemerintah. Namun demikian memunculkan keseimbangan baru dalam tatanan masyarakat dan diwarnai kekuatan publik yang besar tetapi tak dipandang oleh para politisi.

Peneliti Politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan peta politik pada saat ini sedang memasuki fase keseimbangan baru yang melewati perdebatan panjang isu masa lalu seperti soal Jawa dan Luar Jawa, Islam dan Nasionalis serta Sipil dan Militer. Dinamika yang terjadi menunjukkan pola kekuatan politik terpusat pada sejumlah aktor di dalam negeri.

Sentralistrik perpolitikan, lanjutnya, tak menjadi titik fokus bagian dalam perkembangan politik kekinian. Hal demikian diketahui pada lima faktor yakni Eksekutif, Legislatif, pimpinan partai politik seperti partai-partai pendukung pemerintah, ranah publik dan kepemimpinan-kepemimpinan di daerah.

Menurut dia, kekuatan ranah publik sudah menunjukkan perlawanan yang kuat atas kebijakan pemerintah sehingga pemerintah tidak serta merta melakukan sekehendaknya tapi mempertimbangkan keinginan masyarakat. Dia mencontohkan soal ojek daring yang awalnya dilarang oleh pemerintah dan ditentang oleh masyarakat luas. Hingga akhirnya membuat Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Perhubungan untuk tak memberlakukan peraturan tersebut.

Dia memprediksi dinamika perpolitikan sudah memasuki pada tahap penuntasan konsolidasi politik seperti pada saat partai oposisi sudah ada menyampaikan dukungan kepada pemerintah. Sehingga kemudian tugas mendatang pemerintahan Jokowi terus menajaga kestabilan dinamika politik. “Jadi proses alokasi hampir selesai, masanya mengkonsolidasi secara internal kekuasaan eksekutif,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/1/2016).

Sementara pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pembangunan Indonesia sebenarnya sudah mencukupi dengan anggaran negara yang sudah dimiliki seperti kesehatan dan pendidikan. Hanya saja masih memerlukan etika pejabat dengan keinginan mereka secara penuh menggunakan wewenang untuk kesejahteraan rakyat.

Apalagi, tambahnya, dinamika Pilkada Serentak kandidat terpilih hampir 40 persen adalah petahana yang tak menunjukkan perkembangan berarti saat mereka memimpin daerah mereka. Bahkan selama memimpin, para pejabat-pejabat yang kemudian terpilih tak menunjukkan perubahan berarti dalam pembangunan dan kemajuan daerah.

Soal etika politik, menurut Ray, menjadi sorotan tajam atas perilku para politisi bahkan kapasitas moral masih tak dilihat oleh para politisi dalam memperjuangkan amanat yang diemban dari rakyat. Selanjutnya dinamika yang berkembang menunjukkan peranan politik hanya dimainkan oleh sejumlah pengurus partai tanpa kehadiran publik lebih besar. Meski demikian para politisi tak melihat adanya peranan publik yang meluas tetapi justru meniadakan publik.

“Hanya demokrasi semata tapi moral tidak penting, non partai semakin membesar tapi pada saat bersamaan publik yang besar dikangkangi oleh kekuasaan politik yang besar,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular