- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Protes Keras Hakim PN Palembang yang Selamatkan Pembakar Hutan

Tentara dan petugas BPPD Sumatera Selatan turut memadamkan lahan yang terbakar di Sungai Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat, 2 Oktober 2015.  (Ulet Ifansasti/Getty Images)

JAKARTA – Putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan meloloskan PT. Bumi Mekar Hijau, anak usaha dari PT Sinar Mas dari jeratan kasus pembakaran hutan menjadi kritikan meluas dari kalangan masyarakat termasuk di media sosial. Hakim Parlas ‘banjir’ kecaman yang menyayangkan keputusan sidang pada Rabu (30/12/2015).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarankan kepada pemerintah untuk mengajukan banding kepada pengadilan diatasnya dikarenakan putusan hakim bertolak belakang dengan fakta dampak pembakaran hutan. Dia juga turut menyesalkan atas putusan Majelis Hakim PN Palembang karena tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

Menurut dia, tindakan membakar hutan merupakan kejahaan yang luar biasa atau extraordinary crime. Dia mengklaim hal serupa juga merupakan tuntutan yang pernah ingin politisi Demokrat itu agar tercantum dalam Undang-Undang pada saat menyusun UU 18/2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dia mengkritik putusan hakim yang berargumen bahwa hutan masih bsa ditanam kembali jika dibakar. Herman menambahkan pohonnya bisa dipulihkan, tapi ekosistem lingkungan sulit dipulihkan. Pasalnya, dalam hutan tak hanya ada tumbuhan dan pohon, namun banyak jenis hewan, binatang, biota hidup secara makro dan mikor.

“Pertimbangannya bukan saja tumbuhan dan pohon, tetapi ekosistem hutan termasuuk dampak ekologi ditimbulkan pada manusia baik materi maupun imateri,” katanya di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Melansir dari Sriwijaya Post, Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang menolak mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) terhadap PT Bumi Mekar Hijau atas perkara perdata kebakaran lahan 20.000 hektar di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. KLH dalam tuntutannya menggugat PT Bumi Mekar Hijau untuk membayar ganti rugi Rp 7,8 Triliun.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan kebakaran yang terjadi di lahan PT Bumi Mekar Hijau merupakan faktor yang tak disengaja hingga majelis memutuskan menolak mengabulkan seluruh gugatan. Bahkan KLH harus membayar pengganti biaya perkara sidang Rp 10.500.000.

Ketua Majelis Hakim Parlas dalam dalil amar putusan menyebutkan, pihak perusahaan sudah menyediakan alat untuk mengatasi kebakaran apalagi lahan yang terbakar masih bisa ditanam kembali dengan pohon akasia oleh pihak ketiga. Hakim dalam dalilnya menambahkan Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir (OKI) juga tak menyebut ada kebakaran lahan di lingkungannya.

Majelis Hakim menyebut penggugat juga tak mampu membuktikan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Ditambah dengan penggugat tak mampu membuktikan terjadinya kerugian ekologi akibat pembakaran hutan. Hingga kemudian Majelis Hakim memutuskan menolak mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan dikenai beban biaya perkara.

Dirjen Penegak Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim. Pasalnya, putusan pengadilan tak sesuai dengan fakta di lapangan yakni terjadi kebakarann lahan. Ditambah dengan perusahan tak memiliki peralatan yang memadai untuk memadamkan kebakaran lahan. “Oleh karena itu demi keadilan rakyat yang menderita kami akan melakukan banding,” ujarnya.

Kritikan pedas juga dilontarkan oleh anggota DPR RI dapil Sumsel, Hafiz Tohir. Dia menyindir atas putusan Majelis Hakim mengartikan bahwa membakar Istana Negara tak masalah karena masih bisa dibangun kembali. “Bakar saja istana presiden, nanti dibangun lagi,” ujarnya. (asr)