Menteri Yuddy Chrisnandi saat menyampaikan alasan rilis akuntabilitas kinerja lembaga/Kementerian (Humas KemenPANRB)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) merilis akuntabilitas kinerja lembaga/kementerian dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. MenPANRB Yuddy Chrisnandi menyatakan rilis akuntabilitas dilakukan sebagai langkah untuk mendorong lembaga pemerintah meningkatkan tata kelola pemerintah.

Menteri Yuddy menegaskan rilis yang disampaikan oleh KemenPANRB tak ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Penilaian akuntabilitas KemenPANRB diharapkan dijadikan sebagai kriteria dalam penilaian akuntabilitas kementerian/lembaga.

Dia menyatakan penilaian yang dilakukan kementerian PAN dan RB sangat komprehensif, akademis dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas penilaian. Bahkan Kementerian PANRB tidak memiliki kepentingan terhadap isu resuffle sedangkan agenda yang dilakukan KemenpANRB berdasarkan Undang-Undang.

“Kementerian PANRB tidak memiliki pretensi apapun terhadap isu resuffle, yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah,” ujarnya saat konfrensi pers di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Menteri Yuddy mengatakan resuffle sepenuhnya merupakan khak prerogative Presiden. Dia menambahkan hasil akuntabilitas dengan kinerja Menteri terbaik atau Menteri dengan kinerja terburuk tetapi memiliki keinginan dan effort untuk memperbaiki. Dia menambahkan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diharapkan sebagai dorongan semangat bagi setiap instansi seharusnya menjadi lebih baik termasuk sistem tata kelola.

Deputi  Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB M. Yusuf Ateh mengatakan komponen yang dievaluasi mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja. Sedangkan penilaian dilakukan terhadap sejauh mana suatu instansi pemerintah telah membuat perencanaan program yang memberikan manfaat atau hasil atas penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Pengukuran kinerja menggambarkan tentang tolok ukur keberhasilan instansi dengan ukuran kinerja yang jelas. Kinerja lainnya adalah bagaimana lembaga tersebut mampi mendorong setiap instansi pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya untuk menjawab pertanyaan, untuk apa organisasi didirikan.

Sedangkan penilaian pelaporan kinerja, terkait sejauh mana instansi pemerintah mampu menjelaskan kinerjanya sesuai dengan anggarannya kepada masyarakat, stakeholder dan pihak yang berkepentingan lainnya. Sementara evaluasi kinerja internal mencakup upaya-upaya instansi pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan yang diperlukan.

Pada 2015, evaluasi dilakukan terhadap 77 kementerian dan lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 482 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menyampaikan laporan kinerjanya. Untuk evaluasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota masih dalam proses supervisi dan finalisasi, sehingga laporannya belum dapat dipublikasi. Hasil evaluasi terhadap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi dalam bentuk nilai dan predikat. Nilai Predikat 90 – 100 AA 80 – 90 A 70 – 80 BB 60 – 70 B 50 – 60 CC 30 – 50 C 0 – 30 D.

KemenPANRB dalam rilisnya melaporkan lembaga instansi pusat yang memiliki angka terbaik dengan predikat A adalah Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebanyak 21 lembaga dan kementerian yang mendapat predikat BB diantaranya BPKP, Kementerian Luar Negeri, LIPI dan BPS.

Lembaga instansi pusat yang mendapatkan predikat B sebanyak 36 lembaga diantaranya Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan BIN. Adapun lembaga/instansi yang mendapatkan predikat CC sebanyak 16 instansi diantaranya Sekjen DPR RI, Mabes TNI, Sekjen DPD RI, KPU, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga , Komnas HAM dan paling akhir Kejaksaan Agung.

Akuntabilitas pemerintah provinsi dengan predikat A hanya diraih provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Predikat BB diraih 7 Provinsi diantaranya Bali dan Kalimantan Selatan, predikat B diraih 8 Provinis diantaranya Bangka Belitung, predikat CC diraih oleh 13 Provinsi diantaranya Provinsi DKI Jakarta dan Riau, predikat C tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Maluku Utara dan Predikat D diraih oleh 1 Provinsi yakni Kalimantan Utara. (asr)

Share

Video Popular