Ilustrasi Partai Golkar (Istimewa)

JAKARTA – Kekisruhan internal Partai Golkar semakin menjadi-jadi setelah Novanto merombak habis geng Ade Komaruddin dari posisi Fraksi Partai Golkar yang masih di kubu ARB. Perseteruan itu semakin membuat Golkar terkotak-kotak setelah sebelumnya Wakil Ketum Golkar kubu ARB, Nurdin Khalid justru mengklaim 34 pengurus daerah Golkar merekomendasikan menegur Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung.

Fraksi Golkar yang teracak-acak oleh keputusan Novanto bermula surat bernomor SJ 00.686/FPG/DPR RI/2016 tertanggal 4 Januari 2016 atas nama Ketua Fraksi DPR RI Partai Golkar untuk menunjuk struktur baru Fraksi Partai Golkar dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Surat tersebut mengklaim merujuk kepada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-68/DPP/GOLKAR XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penggantian Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar. Surat tersebut menyebutkan Ketua Fraksi Golkar diduduki oleh Setya Novanto, Sekretatis Fraksi Aziz Syamsuddin dan Bendahara Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal. Tak hanya fraksi, posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) juga dijabat Kahar Muzakir.

Surat yang ditandatangani oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya dia terjerat dengan kasus ‘Papa Minta Saham’ menyebutkan berhubungan dengan keputusan DPP Partai Golkar, mengharapkan pengukuhan nama-nama yang diajukan melalui SK DPR RI dan disahkan oleh Pimpinan DPR RI.

Posisi Fraksi Partai Golkar di DPR RI secara otomatis mengalami perombakan serius dari faksi Ade Komaruddin setelah Sekretaris Partai Golkar Bambang Soesatyo dicopot dari Sekretatis Fraksi Partai Golkar. Bahkan Ketua Banggar DPR RI yang juga dikenal orang dekat Ade Komaruddin digeser dengan anggota MKD RI Kahar Muzakir.

Setelah dilengserkan dari posisi Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo melawan keputusan Novanto menggeser dirinya. Bamsoet mempertanyakan sejak kapan Setya Novanto diangkat secara resmi sebagai Ketua Fraksi DPR RI dengan SK Ketua DPR dan resmi ditetapkan dalam paripurna DPR RI.

Bamsoet bahkan secara tegas menyatakan hingga saat ini Ade Komarudin masih menjabat selaku Ketua Fraksi dan belum ada SK pergantian dari Ketua DPR. Menurut dia, jikalau kemudian sudah ada SK dan ditetapkan di paripurna baru resmi membuat surat apa pun atas nama ketua fraksi.

Dia menegaskan bukan hanya keliru dalam segi legalitas, keputusan tersebut bahkan tidak baik dihadapan kalangan publik. Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan bahwa sosok Novanto terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan pergantian posisi dan dia menyindir Novanto akan mendapat gelar baru setelah ‘Papa Minta Saham’ maka gelar selanjutnya akan dikenal ‘Papa Nggak Sabaran.’

“ Tampak betul sudah nggak sabaran. Jangan-jangan nanti ada istilah baru, papa nggak sabaran,” ujarnya.

Senada dengan Bamsoet, Ahmadi Noor Supit menilai surat pergantian tersebut seharusnya dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (11/1/2016). Menurut dia, apalagi Partai Golkar tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Supit mengakui terjadi gejolak internal di tubuh fraksi Partai Golkar pasca dikeluarkannya surat pergantian personil. “Di internal partai gejolaknya luar biasa. Saya cuma bilang ke teman-teman di Fraksi, kita tunggu sampai Senin,” ujarnya.

Setelah munculnya dualisme kepengurusan antara Partai Golkar versi Munas Jakarta dan Bali, kerunyaman Partai yang berjaya era Presiden Suharto kembali bertamabah pada awal tahun ini setelah KemenkumHAM mencabut SK Pengesahan dari pemerintah dikarenakan dengan alasan putusan MA. Namun demikian, KemenkumHAM tak menerbitkan SK untuk kepengurusan Golkar Munas Bali hingga kemudian ramai disebutkan Partai Golkar menjadi ilegal.

Upaya rekonsiliasi terus dilakukan sejumlah kader muda Partai Muda yang tergabung dalam Poros Muda Partai Golkar. Mereka adalah Ahmad Dolly Kurnia, Ace Hasan Sadzily, Andi Sinulingga, Melki Laka Lena, Sirajuddin Abdul Wahab. Tokoh senior Golkar seperti Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung turut turun tangan untuk mengelar upaya Musyawarah Nasional bersama.

Namun demikian, upaya Akbar Tandjung mendapat tantangan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Khalid. Dia mengklaim Akbar Tandjung direkomendasikan ditegur dalam rapat Nasional yang dihadiri 34 Ketua DPD I seluruh Indonesia. Akbar lantas membalas dengan menyatakan kontribusi apa saja yang pernah dia perbuat untuk Golkar.

Atas kekisruhan Partai Golkar yang semakin rumit, Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar,  Andi Sinulingga, meminta pihak berseteru untuk berunding bersama-sama menyelesaikan konflik. Kubu Ancol dan Jakarta, lanjutnya, harus legowo untuk duduk bersama-sama apalagi konflik berkepanjangan tak baik bagi generasi bangsa Indonesia dan kader Partai Golkar.

“Semua harus Legowo, ini tak sehat buat kepentingan bangsa dan negara kita, merusak regenerasi kader Golkar,” ujar pria kerap disapa bang Ucok. (berbagaisumber/asr)

Share

Video Popular