Suasana diskusi anggaran negara melalui partai politik (Foto ; M.Asari)

JAKARTA – Tuntutan partai politik untuk lebih transparan dan terbuka soal pemasukan dan penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Apalagi dalam pelaksanaan parpol nyaris tertutup, adanya penganggaran biaya politik dari negara memudahkan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dana.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mensinyalir adanya penolakan politisi agar anggaran partai mendapat kucuran dari APBN dikarenakan akan mengurangi pengaruh konglomerat untuk mengelola partai dan menjadi peluang besar untuk tuntan akuntabilitas dana partai politik. Jika tetap dibiarkan, maka semakin lama pengaruh perorangan pada partai politik semakin kuat.

Dia menilai berdasarkan riset ICW, maka angka ideal kepada partai minimal 30 persen dari kebutuhan partai politik. Angka tersebut berdasarkan penelitian dari sample anggaran yang diterima dari Partai Hanura dan PKS. Dana yang dibutuhkan parpol sekitar Rp 150 milyar pertahun.

Donal menyarankan usulan anggaran negara untuk partai politik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo semestinya disampaikan tak hanya dari segi besaran anggaran semata. Dia mengusulkan semestinya sisi akuntabilitas anggara partai politik juga menjadi bagian penjelasan dari pemerintah. “Desain seperti ini mengurangi pengaruh dari konglomeratisasi,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Pengamat Politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan skema pendanaan politik sangat variatif tergantung dari sistem politik negara masing-masing. Seperti di Amerika Serikat sistem pemilu dilaksanakan dalam siklus yang berbeda-beda yakni diantaranya pemilihan anggota kongres dan presiden. Pendanaan di Amerika Serikat bahkan lebih memilih sistem penggalangan dana sistem pendanaan seperti di Eropa.

Menurut dia, sistem bantuan negara untuk partai politik tak hanya segi anggaran biaya. Negara untuk memberikan dukungan kepada partai politik dalam bentuk lainnya. Misalnya negara bisa memberikan fasilitas untuk rapat dan menggelar musyawarah partai. Partai politik juga diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pemerintah seperti kanal di Televisi dan Radio.

Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Haryanto Sinulingga membandingkan dengan pendanaan partai politik dengan anggaran dana aspirasi yang cenderung untuk pencitraan diri semata para politisi. Tak hanya itu, dana sebesar Rp 20 milyar menjadi seperti personalisasi politik tanpa tujuan untk penguatan kelembagaan.

Dia menilai jika kemudian negara mengucurkan bantuan untuk partai politik maka negara dan semua pihak bisa mengaudit anggaran pengeluaran partai politik. Namun sistem demikian tentunya masih belum sepenuhnya diterima pekerja partai politik dengan mengusung akuntabilitas partai politik. “Makanya harus dibiasakan watak akuntabilitas,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera membandingkan dengan sistem pendanaan partai politik berdasarkan UU Partai Politik yakni pendanaan melalui iuran anggota, bantuan negara dan sumbangan tak mengikat. Namun demikian, anggaran yang bisa dioptimalkan adalah dana negara.

Menurut dia, sumbangan tak mengikat belum menjadi budaya perpolitikan di Indonesia. Dia menambahkan perorangan justru khawatir untuk mengucurkan dana secara terbuka dan justru menggelontorkan bantuan lewat jalan belakang. Bahkan sistem seperti ini saat pelaksaanaannya cenderung tak transparan. “Menurut kami titik krusial kami bagaimana kami transparansi,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular