Li Dhongsheng, mantan Kepala Kantor 610 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada vonis pertama Pengadilan Negeri Menengah Kedua Rakyat Tianjin. (foto internet)

Orang kepercayaan Zhou Yongkang yakni mantan Kepala Kantor 610 yang khusus didirikan untuk menindas Falun Gong di Tiongkok, Li Dongsheng dalam vonis pengadilan pada 12 Januari 2016 telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Pengadilan Negeri Menengah Kedua Rakyat Tianjin, Tiongkok pada 12 Januari telah memberikan putusan pertama kepada tersangka Li Dongsheng yang dituduh menerima suap dengan hukuman 15 tahun penjara dan menyita dana ilegal sebesar 1 juta Renminbi. Sebelumnya, Jaksa menuntut Li Dongsheng melanggar hukum karena menerima suap, menyalahgunakan wewenang untuk memberikan bantuan bagi orang lain. Menerima suap senilai 21.98 juta Renminbi dari tahun 2007 – 2013.

Penindasan terhadap Falun Gong atau Falun Dafa diprakarsai oleh Jiang Zemin dengan dukungan sejumlah kroninya seperti Zhou Yongkang. Pembentukan Kantor 610 bermula rapat Departemen Politik Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 7 Juni 1999. Pada saat itu Jiang Zemin tanpa dasar memfitnah Falun Gong seperti menghadapi pertempuran politik dan mengklaim metode latihan mengolah jiwa dan raga yakni Falun Gong sebagai musuh politik.

Pada saat itu, Jiang Zemin memerintahkan komite pusat partai untuk membentuk sebuah kantor khusus untuk menyelesaikan masalah Falun Gong yang kemudian hari menjadi lembaga penindasan terhadap Falun Gong. Kantor ini dibentuk pada 10 Juni 1999 maka kemudian kantor ini disebut dengan Kantor 610.

Sebuah sumber menyebutkan, secara kongkret Kantor 610 menyebar ke seluruh negeri di Tiongkok dari atas hingga ke bawah diseluruh tingkat pemerintahan. Kantor ini bertugas menangani semua kegiatan penindasan terhadap Falun Gong. Sementara dewan politik dan kehakiman, media, organisasi keamanan publik, kejaksaan pengadilan rakyat dan organisasi keamanan nasional bertindak sebagai eksekutor.

Pembentukan Kantor 610 ini tidak mempunyai dasari hukum dalam konstitusi Tiongkok. Perintah yang diberikan kepada semua mekanisme sistem organisasi PKT, tidak dilakukan secara tertulis dan hanya dengan perintah lisan. Ketentuan yang berlaku semua yang mendapatkan perintah dilarang merekam, mengambil gambar dan membuat catatan. Bahkan kantor ini disebutkan memiliki mekanisme kekuasaan yang besar yakni memakai sumber daya negara sesuai dengan kehendak lembaga itu. (Epochtimes/Sintra/asr)

Share

Video Popular