JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran WNI, Mugiyanto pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, oleh departemen Imigrasi Malaysia.

Koordinator Kontras, Haris Azhar dalam rilisnya di Jakarta, dikutip Selasa (12/1/2016) mengatakan tindakan Pemerintah Malaysia adalah tindakan sewenang-wenang karena Mugiyanto tidak terlibat tindak kriminal. Apalagi belum ada putusan yang pasti terkait landasan pengusiran Mugiyanto. Pemerintah Indonesia diminta untuk mengajukan protes kepada Pemerintah Malaysia.

Haris menambahkan, melalui surat yang KontraS kirim pada 11 Januari 2016 kepada Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan tembusan kepada KBRI Malaysia, KontraS menuntut pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti penindakan sewenang-wenang oleh pemerintah Malaysia kepada warga negara Indonesia. Tindakan ini dinilai mencerminkan tindakan non-demokratis dan mengabaikan nilai hak asasi manusia.

Maka dari itu, KontraS mendesak KBRI Malaysia dan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk:

  1. Membangun dialog dan sikap tegas dengan pihak pemerintah Malaysia dengan pihak Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI mengenai keterangan jelas penangkapan sewenang-wenang dan pendeportasian Mugiyanto.
  2. Meminta transparansi secara jelas mengenai landasan hukum atas penangkapan dan pendeportasian Mugiyanto kepada pemerintah Malaysia sesuai dengan etika diplomatik imigrasi antara kedua belah negara.
  3. Meminta Duta Besar Indonesia di Malaysia untuk lebih tegas dan tanggap dalam menjalankan mandat untuk memproteksi warga negara Indonesia di Malaysia yang mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Senada dengan KontraS, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)  juga mengecam keras Pemerintah Malaysia yang menahan dan mendeportasi Mugiyanto, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID.

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengecam dan menyampaikan nota protes atas pelanggaran kebebasan berdiskusi dan berpendapat, dan menuntut Pemerintah Malaysia untuk menjamin kebebasan berpendapat di Malaysia. “Tindakan Pemerintah Malaysia tersebut jelas-jelas bertentangan dengan komitmen ASEAN dalam memajukan HAM di ASEAN,” ujarnya.

Kehadiran Mugiyanto ke Malaysia dalam rangka menjadi pembicara pada forum yang diadakan oleh BERSIH 2.0, sebuah koalisi untuk pemilu yang bebas dan bersih, juga dikenal sebagai gerakan masyarakat terbesar di Malaysia. Mugiyanto akan berbicara mengenai pengalaman demokratisasi di Indonesia pada periode 1990-an bersama dengan Maria Chin Abdullah, seorang aktivis HAM yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Malaysia di forum “People’s Movement can Bring Change” tersebut.

Mugiyanto ditahan oleh aparat Pemerintah Malaysia pada pukul 12.00 am (waktu setempat) sesaat setelah mendarat di Bandara Kuala Lumpur dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 0820. Dia pun sempat digiring sebanyak 10 orang aparat Malaysia untuk terbang kembali ke Indonesia. (asr)

Share

Video Popular