Suasana aparat saat aksi teror di kawasan Jalan MH.Thamrin, Jakarta 14 Agustus 2015 (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

JAKARTA – Aparat keamanan Indonesia memiliki sejumlah lembaga keamanan untuk mengatasi keamanan dalam negeri yakni Kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN), namun demikian kenapa aksi teror di Jalan MH.Thamrin Jakarta sempat terjadi? apakah seperti lembaga intelijen tidak bekerja dengan baik untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam negeri?

Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) Hermawan Sulistyo menyatakan tidak benar jika aparat keamanan disebut kebobolan untuk mengantisipasi gerak terorisme di dalam negeri. Pasalnya, aparat keamanan sudah bekerja untuk mengantisipasi potensi ganguan keamanan sebelumnya. “Apanya kebobolan, polisi sudah warning teroris dari November 2015,” katanya dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1/2015).

Dia menambahkan informasi yang disampaikan aparat keamanan sejak November langsung ditindaklajuti dengan melakukan sejumlah penangkapan terduga pelaku teror. Dia mengklaim Tim Detasmen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Polri sudah bekerja dengan baik.

Namun demikian, dia menyesalkan adanya keraguan publik atas tindakan aparat bahkan penangkapan yang dilakukan Densus 88 justru diprotes banyak orang. Tak hanya itu, Densus juga sudah berkali-kali harus berhadapan dengan pra peradilan atas kasus penangkapan hingga kalah di meja hijau. Dia menyayangkan adanya publik yang tidak mempercayai potensi bom besar seperti diperingatkan oleh kepolisian.

Menurut peneliti di Pusat Litbang Polri itu, kejadian yang layak dikatakan kecolongan justru seperti bom di Paris, Turki dan London. Apalagi dalam kejadian di Jalan MH.Thamrin Jakarta, selama 3-4 menit bom meledak polisi sudah berada di lapangan. Selanjutnya, ‎45 menit kemudian sudah dikuasai oleh kepolisian dan aksi teror selesai dalam beberapa hitungan menit.

Akan tetapi, lanjutnya, aparat keamanan tentunya tetap bekerja keras untuk mengantisipasi segala macam potensi teror di Indonesia. Ditambah terduga teroris sudah belajar banyak dengan segala macam upaya pantauan aparat keamanan, hingga para terduga pelaku teror meninggalkan komunikasi modern yang dikhawatirkan dipantau aparat seperti menggunakan komunikasi konvensional.

Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Arief Dharmawan mengaku sedih jika dituding bahwa lembaga keamanan sudah kecolongan akibat terjadinya aksi terorisme di Jakarta. Menurut dia, BNPT butuh partisipasi masyarakat luas dan aturan hukum yang kuat untuk menangkal aksi terorisme.

Dia menambahkan, BNPT sudah memiliki sejumlah konsep deradikasisasi, namun konsep ini tak langsung bekerja namun membutuhkan kinerja semua komponen dan perhatian bersama masyarakat luas seperti terorisme. Dia mengakui BNPT sudah melakukan pengawasan terhadap terduga teroris tentunya tak bisa dipublikasi secara luas kepada masyarakat. Modus pelaku teror, lanjutnya, terus berkembang mulai berkelompok hingga kemudian siapapun bisa melakukan aksi teror.

Dia mengusulkan, perlunya revisi Undang-Undang Terorisme yakni pencegahan dan tak hanya sebatas penangkapan dan penahanan. Pencegahan tersebut selanjutnya juga berlaku setelah mereka yang terlibat teroris divonis secara hukum kemudian ada tindakan tim gabungan untuk memantau mereka untuk dilakukan evaluasi lanjutan.

Pengamat Kontra Terorisme, Haris Abu Ulya menilai tidak ada yang keliru mengenai tudingan bahwa aparat keamanan telah kebobolan atas aksi teror di Jalan MH.Thamrin Jakarta beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, pelaku teror sudah memiliki rekam jejak yang jelas dan mantan tahanan dengan keterlibatan mereka dalam aksi terorisme. Bahkan polisi sudah melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme Desember lalu.

Menurut dia, aparat keamanan mulai BNPT, Densus dan instrumen lembaga intelijen lainnya sudah memiliki data yang cukup termasuk data narapidana kasus terorisme seperti salah satunya pelaku teror di Thamrin Afif alias Sunakim dan baru keluar dari LP Cipinang Agustus 2015. Bahkan sosok Afif sudah berinteraksi cukup baik dengan Aman Abdurahman yang terlibat kasus bom Cimanggis 2003 silam. Sedangkan Afif ditahan di LP Cipinang karena mengikuti pelatihan kamp militer di Jantho, Aceh Besar.

Menurut dia, para tahanan yang terlibat terorisme sudah semestinya masuk dalam pengawasan aparat keamanan dan intelijen serta membaca dengan cermat segala macam potensi aksi-aksi bekas tahanan terorisme. “Tidak salah publik menilai ada kecolongan, saya pikir orang-orang ini masuk radar pengawasan serta mengkalkulasikan siapakah yang paling potensial untuk melakukan aksi,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular