JAKARTA – Amnesty International dan sejumlah LSM pegiat HAM di Indonesia menyurati kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah mengakhiri eksekusi dan menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Luhut tertanggal. Senin (18/1/2016).

Surat tersebut ditandatangai oleh organisasi HAM yakni Amnesty International, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) HRWG (Human Rights Working Group) ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor) KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), LBH Masyarakarat, Migrant Care, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) danYLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

Koalisi pegiat HAM juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan intervensi segera untuk merespon masalah vonis hukuman. Secara khusus, meminta kepada Menkopulhukam memastikan semua vonis mati dievaluasi oleh sebuah badan yang independen dan imparsial, dengan pandangan mengubah vonis mati tersebut.

Surat tersebut juga mencantumkan temuan-temuan riset oleh Komnas HAM, riset independen lainnya yang dilakukan oleh Amnesty International, ICJR dan organisasi-organisasi HAM lainnya, menyoroti kelemahan sistemik dari sistem peradilan di Indonesia.

Temuan-temuan tersebut adalah :

  • Para tersangka dan terdakwa di kasus-kasus yang diteliti tidak memiliki akses terhadap pembela hukum dari penangkapan dan proses hukum lainnya di masa persidangan dan banding; mereka menjadi korban perlakuan buruk selama di tahanan polisi untuk membuat mereka “mengaku” atas kejahatan yang dituduh kepada mereka atau menandatangani berita acara pemeriksaan di polisi.
  • Para terpidana mati tersebut dibawa ke muka persidangan pertama  kalinya berbulan-bulan setelah penangkapan.
  • Di beberapa kasus menyangkut warga negara asing, khususnya mereka yang divonis untuk kasus narkotika, pihak berwenang gagal mengidentifikasi atau memverifikasi secara benar identitas terpidana mati dan memberi tahu perwakilan negara-negara yang relevan saat penangkapannya. Pihak berwenang juga gagal menyediakan penterjemahan kepada terpidana mati tersebut yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, baik bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia.
  • Hukuman mati terus digunakan secara ekstensif terhadap kejahatan-kejahatan terkait narkotika, meskipun kajahatan tersebut tidak memenuhi ambang batas “kejahatan-kejahatan paling serius”, sebagai kategori kejahatan yang mana hukuman mati bisa diterapkan saat penangguhan penghapusannya di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di mana Indonesia merupakan negara pihaknya.

Koalisi LSM dalam suratnya juga megingatkan, hingga hari ini terdapat 140 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya atau secara praktik. Tiga negara lagi – Fiji, Madagaskar, dan Suriname – menjadi negara abolisionis untuk semua kejahatan pada 2015 saja dan Parlemen Mongolia mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada akhir tahun lalu, menyingkirkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman di negeri tersebut.

Penerapan kembali eksekusi mati di Indonesia tidak hanya membuat negeri ini melanggar kewajiban HAM internasionalnya, tetapi juga bertentangan dengan kecenderungan global menuju penghapusan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Koalisi LSM menegaskan kepada pemerintah untuk mengevaluasi semua kasus di mana orang-orang divonis mati, dengan pandangan mengubah vonis mati tersebut, atau pada kasus-kasus di mana proses hukum secara serius cacat, diberikan persidangan ulang yang secara penuh sesuai dengan standar-standar peradilan adil internasional yang tidak menggunakan hukuman mati. (asr)

Share

Video Popular