JAKARTA – Rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dipastikan akan berlangsung dengan mulus. Pesetujuan legislatif sudah disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin.

Kesepakatan revisi disampaikan setelah pertemuan konsultasi sekaligus silaturahmi awal tahun 2016 antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pimpinan lembaga-lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016). Hadi pada pertemuan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hassan, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hassan mengatakan revisi UU Terorisme hampir kesepakatan bersama apalagi mengenai urgensi revisi undang-undang mengenai terorisme. Ada pun hal yang akan direvisi berkaitan mengenai pencegahan seperti orang-orang yang mengikuti pelatihan diteror tak diatur dalam Undang-Undang mengenai Terorisme. “Hampir kesepakatan bersama, karena itu penting mengenai revisi undang-undang mengenai terorisme,” ujarnya.

Dia memaparkan dasar hukum yang jelas untuk penindakan termasuk WNI yang berpergian ke luar negeri seperti kondisi Suriah saat ini masih belum ada pijakan hukum . Bahkan peraturan perundangan yang ada pada saat ini perlu diperluasa seperti tak hanya sebatas mengikuti pelatihan teror semata namun dikenai pemufakatan jahat.

Walaupun demikian, tentunya revisi UU Terorisem masih membutuhkan waktu dalam jangka panjang, namun demikian pemerintah disarankan utuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk jangka pendek. Nantinya Perppu tersebut tetap akan disahkan oleh DPR sebagai persetujuan dari parlemen.

Sementara, Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dan aparat kemanan untuk mengatasi ledakan bom di kawasan MH.Thamrin, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dia juga menyampaikan parlemen menyampaikan persetujuan untuk melakukan revisi UU Terorisme. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih memerlukan waktu karena ada prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk revisi Undang-Undang.

Senada dengan Zulhas, Menurut Ade, jika dilakukan revisi, pasal yang diajukan merupakan inisiatif dari pemerintah. Ade menyarankan pemerintah untuk menerbtkan Perppu selanjutnya untuk dilakukan persetujuan oleh DPR. Pasalnya, revisi UU membutuhkan waktu sementara masih ada kepentingan lain yang dibutuhkan segera oleh negara. Dia menegaskan saatini masih dalam tahapan awal dan perlu kajian lebih mendalam.

Tak hanya mengenai rencana revisi UU Terorisme, pertemuan konsultasi sekaligus silaturahmi awal tahun 2016 antara pemerintah dengan para pimpinan lembaga-lembaga negara, juga membahas mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pilkada serentak, keberhasilan pilkada serentak, penyelesaian HAM berat masa lalu, amnesti untuk gerakan politik baik di Aceh maupun di Papua serta haluan negara untuk pembangunan jangka panjang. (Setkab/asr)

Share

Video Popular