Polisi saat menjaga keamanan (AP/Tatan Syuflana)

JAKARTA – Aksi terorisme kembali memakan korban dengan peristiwa mutakhir di kawasan Jalan MH.Thamrin, Jakarta 14 Januari 2016. Usulan penambahan dan penguatan kewenangan aparat hukum kembali mencuat seperti kepolisian. Sama halnya usulan klasik BIN yakni kewenangan untuk melakukan penangkapan dan tak hanya menjadi lembaga pencari informasi. Namun demikian sejauh mana urgensi revisi UU Terorisme tersebut?

Pengamat Kontra Terorisme, Harits Abu Ulya mengatakan, rencana dan wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) sebagai jalan pintas sebelum revisi UU terorisme dinilai tak menyentuh akar persoalan terorisme. Pemerintah, lanjutnya, harus jujur dan obyektif mau melakukan kajian secara holistik komprehensif terhadap akar lahirnya terorisme.

Peraturan refresif regulasi, katanya, tidak serta merta signifikan dengan hilangnya tindak pidana terorisme. Hal demikian mengacu kepada konstruksi regulasi yang ada dengan kultur keberagamaan muslim Indonesia dengan Malasyia dan Singapura termasuk perbedaan kondisi politik ekonomi dan tingkat pendidikan.

Lebih jauh Harist menuturkan, pemerintah perlu menghindarkan kondisi Indonesia dari problem ekonomi kesejahteraan, problem tingkat pendidikan dan kemampuan produktifitas masyarakatnya, dan pemerintah juga harus mampu menampilkan keadilan dibidang hukum untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut dia, terorisme bukan disebabkan faktor tunggal atau hanya semata-mata karena tafsiran terhadap teks-teks normatif secara beku. Tapi juga banyak fariabel lain seperti ekonomi, pendidikan seperti ketika seseorang dendam kepada aparat keamanan maka ia bisa melakukan aksi teror kepada aparat jika ia memiliki kesempatan sisi dana, peralatan dan keyakinan yang melegitimasi.

Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu, menuturkan faktor-faktor dendam yang tampak terjadi selama 5 tahun terakhir, bahkan motif dendam lebih dominan dibandingkan soal motif politik. Oleh karena itu, aksi terorisme tidak hanya selalu motif politik semata.

Hingga demikian, imbuhnya, rencana revisi UU terorisme bukanlah kebutuhan urgen, pasalnya faktor utama adalah meningkatkan kapasitas kemampuan, profesionalitas aparat penegak hukum dalam kontek pencegahan maupun penindakan. Sama halnya mendorong transparasi dan akuntabilitas dalam upaya kontra terorisme. Dia berpendapat tersangka, terhukum dan residivis tahanan terorisme sebagai layaknya manusia dan WNI yang mempunyai hak dasar sebagai manusia yang tidak boleh dilanggar haknya atas nama hukum.

Parlemen, ujarnya, harus didorong mengevaluasi implementasi UU terorisme selama 13 tahun terakhir seperti berapa kasus salah tangkap hingga terjadi kasus penyiksaan di luar batas kemanusiaan dalam proses penindakan atau penyidikan. Bahkan sejauhmana ego sektoral antar lembaga terkait menjadi ganjalan hingga dalam kasus-kasus yang diklaim sebagai terorisme tidak kunjung tuntas semisal Santoso di Poso.

“Kita tidak sepakat dengan terorisme, dan pelakunya harus di seret ke pengadilan. Tapi kita juga tidak mau rezim menjadi sangat diktator dengan payung hukum yang memberi peluang legitimasi untuk itu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Sementara Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Arief Dharmawan mengatakan Undang-Undang terorisme yang ada pada saat ini berkaitan dengan peradilan serta unsur-unsur tindak pidana yakni penangkapan, penahanan dan penuntutan. Namun demikian, UU Teorisme tidak membicarakan setelah atau sebelum vonis tersebut dilakukan.

Menurut dia, UU Terorisme pada saat ini diterbitkan pada kondisi pasca bom Bali 13 tahun lalu. Hingga kemudian zaman terus berkembang, tentunya UU tersebut tidak mengatur kelanjutan dan sebelum para tersangka teroris setelah ditahan. Apalagi modus dan situasi global menunjukkan perkembangan orientasi para teroris.

“Poinnya adalah berkaitan dengan pencegahan, seperti mengajak orang melakukan bom bunuh diri. Para napi teroris yang ditahan lalu pembinaan seperti apa, ada yang keluar dari situ lebih meningkat kejahatannya,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan masih belum menerima draf perbaikan dari revisi UU Terorisme yang diwacanakan selama ini. Namun demikian, dia menilai revisi dilakukan tak perlu tergesa-gesa dengan mempertimbangkan pasca teror bom di kawasan Thamrin, Jakarta. Menurut dia, semua pihak perlu dilibatkan untuk mengkaji lebih mendalam perihal peraturan yang dianggap perlu diperbaiki dengan melibatkan secara komprhensif berbagai lembaga seperti BIN dan BNPT.

Meski demikian, lanjutnya, usulan kewenangan penangkapan yang sempat dilontarkan Kepala BIN belum mendesak untuk disetujui. Apalagi UU sudah mengatur kewenangan lembaga masing-masing seperti yang dimiliki BIN tertutup hanya mencari informasi. Sedangkan wewenang penangkapan dimiliki oleh kepolisian. “BIN dan Kepolisian dalam satu lembaga  negara, jadi tak sulit melakukan koordinasi,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular