Presiden Jokowi saat meletakkan batu pertama kereta cepat Jakarta-Bandung (http://ksp.go.id)

JAKARTA – Kritikan terhadap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dibangun konsorsium dari Tiongkok-Indonesia masih tak berhenti. Total anggaran Rp 78 triliun didanai 75 persen oleh China Development Bank (CDB) dan sisanya dua perusahaan konsorsium dari gabungan BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd, sisi lingkungan dan skala prioritas masih menjadi pertanyaan. Presiden Joko Widodo sudah meletakkan peresmian batu pertama di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, ‎Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, meminta pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut untuk ditunda hingga 10 tahun mendatang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk rel kereta api. Menurut dia, sudah sejak awal dirinya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih mempriotaskan pembangunan proyek jalan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dibandingkan mendahulukan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia tak mempermasalahkan peletakan pemangunan batu pertama, namun pembangunan selanjutnya dinilai perlu ditunda.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo mengatakan empat BUMN yang bergabung dalam konsorsium yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) terancam bangkrut. Dana rencana pembangunan sekitar 5,5 miliar dolar AS diragukan mampu dibayar oleh empat perusahaan miliki negara itu.

Dia menuturkan perusahan plat merah seperti Wika Karya dengan total asetnya Rp 5,5 triliun padahal harus mengucurkan dana awal 25 persen, sama halnya dengan PT KAI yang kini masih harus terus membayar hurang setiap tahun Rp 1,4 triliun sedangkan aset dimiliki hanya Rp 7 triliun. Sedangkan PT Jasa Marga harus menguras anggaran dimiliki untuk membagun jalan tol, sementara PTPN VIII harus menjual tanah untuk memenuhi ekuitas 25 persen.

“Jadi kalau proyek itu diambil maka 4 BUMN ini akan bangkrut,” ujarnya dalam diskusi polemik bertajuk ‘Di Balik Proyek Kereta Cepat’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Rekam jejak proyek yang digarap perusahaan dari Tiongkok, ujarnya, masih perlu diingat kembali sebagaimana terjadi pada proyek-proyek sebelumnya. Dia mencontohkan proyek listrik 10.000 megawatt namun nyatanya tak memenuhi 10.000 megawatt. Bahkan infrastruktur yang dibangun mengalami kerusakan.

Lebih jauh Pambagyo mengatakan sejak awal proyek ini sudah dipertanyakan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan karena dana yang besar harus dikeluarkan untuk membangun high speed tradin Jakarta-Bandung itu. Sedangkan rapat Menko Perekonomian justru memutuskan prioritas Jakarta- Surabaya. Bahkan proyek kereta cepat oleh konsorsium hanya dilakukan studi selama 3 bulan.

“Kalau mau cepat lagi pakai pesawat, kalau pakai kereta cepat tak menutupi, banyak orang ke Bandung menggunakan kenderaan sendiri sembari makan dan ngopi saat di perjalanan, kalau nawacita bangun daerah lain saja untuk pemerataan,” imbuhnya.

Sekretaris Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah Universitas Indonesia, Hendrikus Andi Simarmata, mengatakan kereta api cepat Jakarta-Bandung tak hanya dilihat pada sisi perhubungan tapi implikasi pembangunan perkotaan. Walaupun tak dapat ditolak dibutuhkan jawaban menghadapi ketidakmampuan pengelolalaan kota seperti pengurangan kecepatan jarak tempuh pengguna jalan raya. Menurut dia, proyek sekitar area kereta api cepat masih banyak terdapat kawasan produktif, kawasan hijau untuk resapan air atau rawan bencana tak hanya dari segi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) semata menjadi pertimbangan.

Dia memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disinyalir tak hanya mengandalkan menjual tiket kereta untuk mendapatkan untung bisnis bernilai puluhan trilyun rupiah itu. Pihak konsorsium dinilai mencari pemasukkan lainnya seperti proyek lainnya yang menyertainya. Proyek kereta cepat ini, lanjutnya, ditenggarai mengincar publik kelas menengah ke atas sebagai konsumen yakni seperti pengembangan properti dan kota untuk area sektiar pemberhentian kereta cepat.

Persoalan lain adalah Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Peraturan ini justru meminta Menteri, Gubernur, Bupati untuk menyesuaikan rencana tata ruang dengan adanya program kereta cepat Jakarta-Bandung. Peraturan ini, tambahnya, dinilai keliru karena seharusnya pembangunan seharusnya mengikuti rencana tata ruang untuk panduan semua sektor perhubungan. Justru kehadiran Perpres ini menuntut adanya revisi terhadap aturan pengelolaan tata ruang yang sudah ada.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan Harja menyebut kereta cepat justru menimbulkan skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur. Jika sebelumnya ada skandal ‘papa minta saham’ namun kali ini yang terjadi adalah ‘papa minta cepat.’ Dia menambahkan berdasarkan survei Walhi Jawa Barat, sejumlah regulasi justru dilanggar dan daerah sekitar ditekan untuk menyetuji proyek kereta cepat. Bahkan merusak lingkungan ditambah dengan masyarakat sekitar masih belum membutuhkan kereta cepat.

“Ini skandal baru papa minta cepat, rakyat juga dijual, survei kecil-kecilan kami warga tak butuh, yang butuh lalu siapa,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular