JAKARTA – Sejumlah oknum petugas Lemaga Pemasyarakatan  (LP) ditenggarai terlibat membantu bandar narkoba untuk melakukan sejumlah aktivitas mereka. Namun demikian, Badan Narkotika Nasional diketuai Komjen Budi Waseso tak akan segan menindak dan menghadapi tindakan oknum tersebut.

“Tindakan kita macam-macam kalau nantinya terpaksa melakukan perlawanan di Lapas ada senjata,  kita juga punya senjata,” kata Komjen Budi Waseso usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, kamis (4/2/2016).

Jenderal Polisi bintang tiga itu tidak menampik bahwa kendala pemberantasan narkoba di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penahanan bandar narkoba adannya keteribatan sejumlah oknum Lapas. Keterlibatan oknum tersebut justru membuka langkah bagi bandar narkoba untuk memperluas operasi mereka dari dalam Lapas.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu mencontohkan oknum-oknum Lapas tersebut bahkan memberikan akses untuk memperoleh alat komunikasi, membantu jaringan dan peredaran narkoba di Lapas serta mempersulit aparat untuk merazia peredaran narkoba di Lapas. Tak hanya itu, tindakan oknum-oknum tersebut bahkan merupakan bagian dari kerja sindikat narkoba.

Menurut Budi, walaupun BNN memiliki kesepakatan dengan Kemenkumham untuk memberantas narkoba serrta jaringannya di Lapangan, namun terkendala dengan masalah pelaksanaan di lapangan yakni sejumlah oknum. Pria yang akrab disapa Buwas mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kemenkumhan atas oknum Lapas.

Upaya petugas BNN untuk memberantas peredaran narkoba di Lapas tak kemungkinan melakukan  tindakan tegas, jika masih terus menghambat. Penegakan hukum secara tegas merupakan cara selanjutnya, jika oknum-oknum tersebut masih bersikukuh dengan pendirian mereka.  “Itu  termasuk pelaku harus kita tindak,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang juga menyesalkan keterlibatan oknum lapas terkait bisnis bandar narkoba di Lapas. Dia menuturkan kejadian ini ditemukan hampir pada semua lembaga pemasyarakatan narkoba bahkan seperti saat polisi melakukan razia di Sumatera Utara terdapat para petugas terindikasi narkoba. Tak hanya  memakai narkoba, oknum-oknum itu turut menjual belikan Narkoba.

Politisi PDI-P itu berharap kepada  Menteri Hukum dan HAM  agar tak tinggal diam permasalahan narkoba di Lapas. Dia menegaskan tak hanya BNN dan polisi yang mempunyai kewajiban memberantas narkoba, tapi harus bertindak melalui unit di internal Kemenkumham. Dia mengaku malu saat adan satu lapas sebagai wadah jual beli narkoba.  “Kami sangat malu, bagaimana kita memberantas narkoba,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta kepada BNN untuk memberitahu kepada pihaknya jika ada oknum yang ditenggarai terlibat membantu peredaran narkoba di Lapas. Yasonna menegaskan Kemenkumham tak akan memberika toleransi kepada mereka yang turut terlibat narkoba.

Yasonna mengatakan sebanyak 9 orang sudah tertangkap tangan terlibat narkoba serta langsung dipecat tanpa proses hukum. Menurut dia, tindakan Kemenkumham tersebut merupakan bagian dari sinyal zero tolerance terhadap keterlibatan oknum Lapas dengan narkoba.

Pemberantasan narkoba di Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga sudah membuat memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional, dan Lapas seluruh Indonesia. Adapun  hingga akhir 2015, sebanyak 111 petugas yang terkena sanksi berat, 57 petugas sanksi sedang, dan 73 petugas sanksi ringan. (asr)

Share

Video Popular