JAKARTA – Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berkirim surat secara khusus kepada Pemerintah Prancis untuk membantu membatalkan rencana Parlemen Prancis memberlakukan pajak (tax) minyak kelapa sawit mulai 2017 yang dinaikkan secara progresif.

Pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam Amandemen No.367 seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Prancis pada 21 Januari 2016  dianggap telah melanggar prinsip-prinsip World Trade  Organization  (WTO)  dan  General  Agrement  on  Tariff  and  Trade  (GATT)  Tahun  1994.

“Saya paham, ini adalah wewenang Parlemen Prancis, namun saya meminta Pemerintah Prancis untuk tidak mengadopsi Amandemen No.367. Sebaliknya, saya meminta Pemerintah Prancis agar dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang terjadi di Prancis yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit,” tegas Mendag Thomas Lembong di Jakarta dalam siaran pers di Jakarta dikutip Senin (8/2/2016).

Menurut Mendag, penerapan pajak minyak kelapa sawit dan turunannya akan melanggar prinsip perlakuan nasional dan nondiskriminasi WTO dan GATT Tahun 1994. Dia menambahkan, hal ini akan menciptakan diskriminasi harga dan akan merugikan Indonesia. Oleh karena itu, surat dikirim agar Pemerintah Prancis dapat membantu membatalkan rencana tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Tom Lembong ini, jika rencana itu diberlakukan, harga minyak kelapa sawit Indonesia tidak akan kompetitif. “Pada akhirnya industri makanan di Prancis dan negara-negara Uni Eropa akan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya yang harganya lebih murah,” ungkap Mendag Tom.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara  langsung  dan  tidak  langsung,  sektor  kelapa  sawit  menyerap  16  juta  tenaga  kerja  di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap PDB Indonesia. Sekitar 61 kota di Indonesia, termasuk kota-kota kecil, hidup dari sektor minyak kelapa sawit. Selain itu, pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas ini mencapai sekitar USD 19 miliar per tahun.

Dia menerangkan, mengingat peran strategis sektor minyak kelapa sawit dalam perekonomian, perlakuan diskriminatif di pasar ekspor akan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang  telah  dibangun  dan  dipertahankan  dengan  susah  payah  sejak  awal  2000 silam.

Mendag  Tom  menjelaskan  bahwa  pada  Undang-Undang  Keanekaragaman  Hayati  yang  akan berlaku di awal 2017, Pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar EUR 300 per ton pada 2017, kemudian naik menjadi EUR 500 per ton pada 2018, meningkat menjadi EUR 700 per ton pada 2019, serta naik menjadi EUR 900 per ton pada
2020.

Padahal The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 Artikel III:2 telah mengatur bahwa produk impor, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dikenakan pajak internal atau biaya internal lainnya seperti produk dalam negeri. Sementara itu, pada GATT Artikel XX  memungkinkan  negara  anggota  WTO  untuk  mengadopsi  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk   melindungi   kehidupan   atau   kesehatan   manusia,   hewan,   dan   tanaman,   namun penerapannya tidak boleh memberikan pembenaran terhadap diskriminasi, atau pun pembatasan perdagangan internasional.

Menurut  Mendag,  jika  penerapan  amandemen  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  lingkungan, langkah ini juga dinilai tidak tepat. “Indonesia telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (The Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim,” kata Mendag Tom.

Tidak hanya itu, industri minyak kelapa sawit Indonesia juga berpartisipasi dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memastikan minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi sesuai standar untuk keberlanjutan. Sedangkan  jika  terkait  dengan  isu  kesehatan,  Mendag  memastikan  hal  itu  tidak  tepat.  Studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak jenuh dari minyak kelapa sawit tidak menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

“Jika ada pengaturan terkait konsumsi lemak jenuh, maka harus ditargetkan pada seluruh produk makanan yang mengandung lemak jenuh, baik minyak kelapa sawit, minyak nabati lainnya, atau lemak hewan,” imbuh Mendag. (asr)

Share

Video Popular