JAKARTA- Pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2012 tentang KPK kini tak hanya sebatas wacana, DPR RI sudah membahas kelanjutan rencana revisi itu. Namun tercatat Partai Gerindra, Demokrat dan PKS menyatakan akan menolak rencana revisi UU KPK. Wacana penolakan tak hanya bergema pada lembaga politik, institusi masyarakat sipil beramai-ramai dengan alasan sebagai bentuk pelemahan KPK.

Sekretaris Fraksi DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa,  Jazilul Fawaid menuding partai yang menolak revisi UU tentang KPK hanya untuk pencitraan semata. Pasalnya, revisi tersebut sudah masuk dalam ranah program legislasi nasional prioritas nasional (Prolegnas) DPR RI. Dia mengklaim semua fraksi sudah sepakat pada saat pembahasan, namun kemudian pada forum umum muncul penolakan.

Dia tak menampik penyadapan yang harus melewati izin dari Dewan Pengawas sebagai bentuk pelemahan. Namun dia menegaskan proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus melalui proses pengawasan. Dia mengklaim revisi UU KPK yang dilakukan pada saat ini sebagai upaya agar KPK memiliki kekuatan tapi bisa terkontrol. Dia yakin rakyat juga berkeinginan agar KPK tak hanya menjadi lembaga super body.   “Masa iya, rakyat ini ingin ada lembaga yang tak bisa dikontrol? Rakyat yang mana,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Sementara praktisi hukum, Maqdir Ismail menilai revisi yang dilakukan pada UU KPK tak bermaksud melemahkan KPK namun demikian justru sebagai penguatan kepada lembaga KPK. Menurut pengacara yang selalu berurusan dengan perkara di KPK, lembaga KPK pada saat ini tak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem tata negara. Walaupun pada saat ini dikenal sebagai lembaga negara independen, namun KPK dinilai bekerja tanpa diawasi oleh lembaga mana pun.

Menurut Maqdir, KPK semestinya berkolaborasi dengan pekerjaan pemerintah berkenaan untuk penegakan hukum, namun tak disebutkan hubungannya secara jelas dengan pemerintah. Oleh karena itu, revisi UU KPK justru sebagai penguatan terhadap lembaga  inilah yang dicoba letakkan dalam sisitem tata negara dimana posisi justru sebagai penguatan KPK. “Ini seperti menjalankan kewajiban kewenangan tanpa kontrol, bukan untuk mengurangi kewenangan kepada KPK,” ujarnya saat diskusi terpisah.

Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin mengatakan revisi bukan hal yang tabu untuk direvisi apalagi sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, lanjutnya,  substansi persoalan apakah benar revisi UU KPK pada saat ini sebagai penguatan. Dia mempertanyakan independensi lembaga pengawas KPK jika kemudian nantinya sebagai pemberi izin penyadapan dan penyitaan. “Lalu dibentuk dewan pengawas, sikap kami, ini potensi menyalahi kewenangan, banyak pasal melemahkan KPK,” katanya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bvitri Savitri Susanti mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah politik legislasi revisi UU KPK. Dia menerangkan pada saat ini tak perlu dilakukan revisi. Bagi dia, dewan pengawas KPK, izin penyadapan dan penyitaan melalui dewan pengawas serta menerbitkan SP3 oleh KPK bukan sebagai penguatan, tapi pelemahan. Menurut Bvitri, revisi pada saat ini lebih banyak mengarah kepada ketidaksukaan terhadap KPK sehingga banyak aturan yang dilanggar.

 Lebih jauh Bvitri menuturkan, justru revisi yang dilakukan merusak sistem keadilan untuk penegakan hukum. Apalagi nantinya, izin penyadapan melalui lembaga non yudisial, oleh karena itu patut dipertanyakan revisi UU KPK dilakuka secara tiba-tiba. “Jadi ini politik legislasinya seperti apa, untuk memperbaiki sisitem atau ketidaksukaan,” tuturnya. (asr)

Share

Video Popular