JAKARTA – Kementerian Perdagangan meningatkan ada tiga hal yang harus diperhatikan para pelaku bisnis dalam jaringan (daring/online), yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), Manual Kartu Garansi (MKG), dan label berbahasa Indonesia. Selain itu juga harus diperhatikan perizinan lain yang dipergunakan dalam memperdagangkan barang.

Demikian ditegaskan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementeran Perdangan RI, Widodo pada acara “Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Pengawasan Produk yang Diperdagangkan Secara Online”, yang berlangsung hari ini (Kamis, 18/2/2016) di Auditorium Kemendag, Jakarta.

“Kami selalu mengawasi perdagangan online. Kami mengingatkan agar semua barang yang diperdagangkan sesuai dengan iklannya, sesuai dengan janji pelayanan purnajualnya, patuh terhadap klausula baku, dan sesuai yang diperjanjikan,” tegas Widodo.

Menurut Widodo, konsumen wajib dilindungi dari bahaya barang-barang yang tidak memenuhi SNI. Jika semua pelaku usaha memahami pentingnya aturan ini, menurutnya, pelaku usaha dapat menjaga kelangsungan bisnisnya karena konsumen semakin percaya. “Untuk itulah sinergitas ini diselenggarakan. Kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha online yang bergerak di bidang marketplace, e-retail, dan iklan baris online terhadap aturan yang berlaku,” ujar Widodo.

Dalam  sinergitas tersebut, Ditjen PKTN bersama  Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  Kemendag menggandeng   Ditjen   Aplikasi   Informatika   Kementerian   Komunikasi   dan   Informatika   serta Bareskrim Mabes Polri.

Ketentuan Barang yang Diperdagangkan

Dijelaskan Widodo, pelaku usaha online harus memperhatikan Permendag Nomor 72/M- DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M- DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

Dalam Permendag tersebut, pelaku usaha wajib mengetahui identitas pemasok, minimal nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, serta pemasok lainnya untuk mempermudah penelusuran barang. Disebutkan pula pelaku usaha wajib memiliki Nomor Pendaftaran  Barang  (NPB)  untuk  produk  SNI  wajib  yang  berasal dari  luar  negeri  (impor)  dan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk yang berasal dari dalam negeri.

Ada pula Permendag Nomor 19/M-Dag/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Pelaku bisnis online juga harus secara terus-menerus memonitor peraturan yang ada terkait perizinan, pendaftaran, maupun ketentuan lain yang mengatur barang-barang yang diperdagangkan,  misal  untuk  bahan  berbahaya  harus  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP) B-2.

Untuk memberikan  kemudahan bagi pelaku usaha, Kemendag  telah menderegulasi ketentuan pencantuman  label  berbahasa  Indonesia  melalui  Permendag  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, yang berlaku sejak 1 Oktober 2015. (asr)

Share

Video Popular