JAKARTA – Sejumlah lembaga pendidikan ditenggarai menjadi ajang propoganda paham gerakan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) hingga kini kasus ini kembali mengemuka dengan maraknya penolakan.  Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) juga mengucurkan dana 8 juta dollar AS atau Rp 107,8 miliar untuk kampanye LGBT di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak dari Fraksi Partai Golkar mengatakan berdasarkan UU 1945 negara memang berkewajiban melindungi hak setiap warga negara dari komunitas golongan atau komunitas mana pun. Namun demikian berkaitan paham LGBT, dia menuturkan menerima banyak masukan dari masyarakat agar keluarga mereka terlindungi dari paham LGBT termasuk penolakan dari seluruh majelis agama di Indonesia.

Meski demikian, dia berharap kelompok LGBT tak dimusuhi atau dijadikan korban diskriminasi. Akan tetapi dia mengajak masyarakat untuk merangkul mereka bersama-sama. Walaupun seperti itu dia mengaskan pemaknaan tentang pemenuhan HAM tak diartikan setengah hati. Dia menerangkan penghargaan terhadap nilai-nilai HAM seharusnya tak bertentangan dengan asas adat, budaya dan nilai-nilai norma agama.

Akan tetapi sangat disayangkan jika kemudian terjadi upaya mempengaruhi orang lain untuk turut serta mendukung paham LGBT. Oleh karena itu, bagi dia, tak masalah jika kemudian negara bertindak bahwa tak ada warga negara yang merasa dirugikan akibat kampanye massif.

“Ketika mereka membuat propoganda dan mengajak yang lainnya untuk menjadi bagian sebuah komunitas dan pendukung komunitas ini, ini sebetulnya harus kita cegah, kalau merasa diskriminasi apanya, warga negara juga mempunyai hak tak setuju paham LGBT,” ujarnya saat diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (20/2/2016).

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigay menyatakan bangsa Indonesia masih belum memerlukan legalitas pernikahan sesama jenis. Dia menegaskan untuk memberlakukan ketentuan tersebut di Indonesia masih membutuhkan waktu selama ratusan tahun bahkan lebih walaupun tak dapat ditolak bahwa LGBT merupakan fakta sosial.

Menurut dia, peradaban bangsa Indonesia pada saat ini jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat masih belum bisa menerima ketentuan tesebut. Lebih jauh dia menuturkan persoalan LGBT merupakan permasalahan sensitif tak hanya sekeder konteks agama. Tetapi juga soal sensitivitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, ketentuan legalitas pernikahan sejenis seperti ditetapkan pada sejumlah negara tak sesuai ditetapkan di Indonesia. “Tetapi mengakui dan menghormat keberadaan mereka, itu fakta sosial,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan tak boleh gerakan LGBT berlindung atas nama nilai-nilai HAM. Menurut dia, pelarangan terhadap perbuatan LGBT di Indonesia tak berkaitan dengan soal diskriminasi oleh karena itu tak boleh bangsa Indonesia untuk memberikan wadah untuk perilaku LGBT seperti legalitas. Jika hal demikian nyatanya diberlakukan, lanjutnya, maka sudah tibanya kehancuran Indonesia.

Dia mengimbau kepada seluruh generasi muda bangsa Indonesia agar menjadikan ahlak mulia dalam prilaku sosial dan kehidupan. Apalagi Tuhan sang pencipta sudah menciptakan setiap manusia di dunia sesuai dengan fitrah masing-masing yakni laki-laki dan perempuan. Jika kemudian budi pekerti mulia ini juga diterapkan kepada ranah politik, maka akan menjadikan bangsa Indonesia memiliki kaitan dengan pencipta.

Hidayat menegaskan menyebarkan paham LGBT kepada lapisan sudah melanggar hukum serta sebagai kejahatan luar biasa apalagi terlebih khusus kepada anak-anak di bawah umur. Lebih rinci dia menjelaskan, semestinya anak-anak harus dilindungi dan diberikan pencerahan yang baik. “Sebaiknya semua pihak mengikuti hukum yang ada,” tegasnya. (asr)

Share

Video Popular