JAKARTA – Sebagai rangka mengurangi volume sampah plastik, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Pencanganan kantong plastik berbayar dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/2/2016). Uji coba ini akan dilakukan kepada 22 kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan dievaluasi setiap tiga bulan hingga enam bulan ke depan.

Menurut Siti, setelah diterbitkan SE tentang Harga dan Mekanisme Kantong Plastik Berbayar, jika kemudian berhasil maka selanjutnya akan diterbitkan regulasi melalui peraturan menteri. Uji coba kali ini baru diterapkan harga kantong plastik berkisar Rp 200 hingga Rp 500. Evaluasi selanjutnya akan dilakukan pada Juni mendatang untuk diterapkan harga ideal kantong plastik.

Kota-kota yang mulai memberlakukan pada sejumlah ritel perbelanjaan terkait kantong plastik berbayar antara lain Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Tangerang, Depok, Bekasi, Banda Aceh, Jayapura, dan Ambon.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan volume sampah di Jakarta hingga kini sudah mencapai 6.500 ton setiap harinya. Sekian ton  volume sampah di Jakarta, 15 persennya merupakan sampah plastik. Oleh karena itu, sebagai tujuan mengurangi penggunaan sampah plastik maka digunakan kantong kresek berbayar.

Dia berharap warga Jakarta membawa kantong plastik saat berbelanja dari rumah, jika tak ingin membawa kantong plastik maka harus membayar Rp 5.000 untuk di Jakarta. Apalagi kantong plastik merupakan sampah yang terurai dalam waktu lama, jika kemudian volume sampah plastik ini terus meningkat maka akan semakin sulit terurai.

Penerapan kantong plastik berbayar di Jakarta selanjutnya akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk pengendalian volume sampah di ibu kota Jakarta. (asr)

Share

Video Popular