JAKARTA –  Kalangan organisasi masyarakat sipil menginginkan dan mendukung agar segera ada rencana aksi bersama pencegahan korupsi di sektor kehutanan. Upaya pencegahan bersama dapat menyelamatkan kerugian keuangan negara milyaran dolar yang bisa digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Koalisi Anti Mafia Hutan dan Kemitraan menggelar media briefing untuk memaparkan kerugian negara dari sektor kehutanan Senin (22/2/2016) di Jakarta.

Kegiatan ini tampil sebagai pembicara Hasbi Berliani, Kemitraan, Emerson Yuntho, Indonesia Corruption Watch, Kurniawan Sabar, WALHI dan Aditya Bayunanda, WWF Indonesia. Selama media briefing tersebut kembali diingatkan bahwa 9 Oktober 2015 KPK telah merilis sebuah kajian yang mendokumentasikan kerugian negara dari sektor kehutanan yang diperkirakan mencapai US$ 6,5 – 9 milyar selama periode 2003 s/d 2014, atau rata rata Rp 5,24 – 7,24 trilyun setiap tahunnya.

Nilai kerugian sebesar itu berasal dari ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu yang di tebang, yang semestinya kemudian dibayarkan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dampak lain dari ketidaksesuain pencatatan volume kayu yang ditebang tersebut telah turut menyebabkan hutan Indonesia mengalami deforestasi tingkat tinggi.

Hingga kini semua pihak menunggu adanya rencana aksi pencegahan tersebut.Selain penindakan terhadap koruptor, KPK juga memiliki tugas upaya pencegahan korupsi yang sama pentingnya dengan upaya penindakan hukum. Hasbi Berliani mengatakan besar kerugian negara setiap tahun yang mencapai tujuh triliyun tersebut lebih besar dari  anggaran untuk pembangunann pendidikan wajib belajar Sembilan tahun, BOS dan beasiswa miskin. Karenanya menutup kebocoran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan ini signifikan sekali untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga menjadi penting agar rencana aksi yang akan disahkan oleh KLHK dan Kementerian terkait harus disusun dengan kriteria terukur. Agar pelaksanaan rencana aksi lebih terjamin, maka pelibatan pengawasan publik termasuk CSO harus dibuka seluas-luasnya.

Perbaikan tata kelola terkait dengan pemanfatan hasil hutan kayu sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Rencana aksi Kementerian-Kementerian dan KPK terkait dengan hal ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator capaian yang terukur sehingga dapat dipantau perkembangannya oleh publik.

Aktivis Walhi, Kurniawan Sabar mengatakan pencegahan korupsi sektor kehutanan diharapkan mampu menjadi pintu penting dalam penegakan hukum berkaitan buruknya pengelolaan SDA di Indonesia. Selain itu, KPK bersama Kementerian diharapkan tidak hanya berfokus pada korupsi dari pengelolaan kayu, namun juga sudah harus memulai mencegah perluasan prkatik buruk buruk sektor kehutanan yang justru semakin mengancam ekosistem khusus seperti gambut, pesisir, dan pulau kecil.

Secara khusus, kemudian Aditya dari WWF merekomendasikan agar dikembangkan metodologi yang lebih praktis untuk verifikasi produksi kayu. Disinyalir informasi dan data terkait sumber daya hutan selama ini lebih banyak dihasilkan oleh swasta, sementara negara tidak memiliki instrumen yang efektif untuk melakukan verifikasinya. Ketidak mampuan pemerintah untuk mencatat sumber daya alam yang dikuasainya ini menyebabkan lemahnya pengendalian, di satu sisi merupakan celah paling besar terjadinya korupsi. Termasuk juga terjadinya maladministrasi karena kesalahan atau manipulasi terhadap data kayu yang keluar dari hutan Indonesia.

Sebagai tambahan, Koalisi Anti-Mafia Hutan menekankan pula bahwa pelemahan terhadap KPK akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Terutama mengingat tendensi obral izin koruptif yang terjadi justru lebih banyak dilakukan terkait dengan sumber daya alam termasuk yang menyebabkan konversi hutan. (asr)

Share

Video Popular