JAKARTA – kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 2015 lalu menyebabkan total 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 32 provinsi dengan kerugian ekonomi Rp 221 triliun. Hingga akhirnya, Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada 18 Januari 2016 menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tak boleh terulang pada tahun ini.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sudah banyak upaya tindak lanjut dari perintah Presiden. Berbagai langkah antisipasi disiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda termasuk membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memulihkan ekosistem gambut.

Namun demikian, lanjut Sutopo, tidak mungkin meniadakan sama sekali seluruh wilayah Indonesia dari hotspot. Dia merinci, tak mungkin suatu wilayah akan bebas mutlak dari kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, pembakaran hutan dan lahan masih akan tetap berlangsung karena terkait dengan matapencaharian, perilaku, lemahnya penegakan hukum, politik lokal dan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan data hotspot tahun 2006-2014, pola hotspot di Sumatera dominan terjadi pada pertengahan Juni – Oktober (5 bulan), sedangkan di Kalimantan  pada Juli- Oktober (4 bulan). Untuk Riau, sesuai polanya pada bulan Februari – April adalah kering sehingga berpotensi karhutla seperti pada  2014. Data hujan 30 tahun terakhir di Riau menunjukkan ada perubahan pola hujan, dimana pada Februari-April kering. Curah hujan terbatas sehingga mudah terbakar.

Lebih jauh Sutopo memamparkan, fakta ini terbukti dengan mulai meningkatnya hotspot dari kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan satelit Modis dengan sensor Terra dan Aqua pada Sabtu (27/2/2016) terdapat 69 hotspot dari kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak 69 hotspot ini tersebar di Kalimantan Timur 38 (Kabupaten Kutai Kartanegara 8, Kutai Timur 30), Kalimantan Utara 1, Papua 2, Sulawesi Selatan 4, Aceh Selatan 3, Riau 14 (Kabupaten Bengkalis 13, Siak 1) dan Sumatera Utara 6. Hotspot yang terjadi tidak luas dan aparat setempat berhasil memadamkan.

“Hampir semuanya disebabkan dibakar atau disengaja oleh oknum dalam rangka pembersihan lahan,” ujar Sutopo dalam rilisnya di Jakarta.

Menurut BNPB, ancaman kebakaran hutan dan lahan saat ini bukan hanya di Sumatera dan Kalimantan. Tapi juga di daerah lain. Sebagai gambaran, sebaran daerah yang terbakar pada tahun 2015 lalu sesuai urutan luasnya adalah Sumatera Selatan (641.964 ha), Kalimantan Tengah (574.530 ha), Papua (366.166 ha), Kalimantan Selatan (199.018 ha), dan Riau (186.069 ha).

BNPB meningatkan masih banyak masalah di lapangan yang menyebabkan kebakaran masih berlangsung. Apalagi Kebiasaan sebagian masyarakat yang membakar kebun untuk pembukaan lahan masih banyak ditemukan, oleh karena itu harus ada solusi kongkrit mengatasi persoalan yang masih terus membelit.

“Tidak mungkin hanya dilarang saja namun harus diberikan solusi praktis karena terkait dengan ekonomi dan matapencahariannya. Begitu pula illegal logging juga masih banyak terjadi di kawasan hutan,” jelasnya. (asr)

Share

Video Popular