Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Rabu (2/3/2016) dengan suara bulat mengadopsi resolusi memperluas sanksi terhadap Korea Utara, sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan peluncuran roket yang dilakukan oleh rezim Pyongyang pada awal tahun ini. Sanksi dalam resolusi ini merupakan yang paling berat selama hampir 20 tahun terakhir.

Presiden AS Obama menyebut resolusi ini sebagai tanggapan dunia atas kelakuan rezim Korea Utara.

Dewan mengadopsi sanksi paling berat kepada Korea Utara

Resolusi memutuskan untuk memberlakukan embargo senjata kepada Korea Utara. Selain itu, memberi wewenang kepada negara anggota untuk melakukan pemeriksaan paksa terhadap semua kargo dari dan ke Korea Utara yang dikirim baik lewat laut maupun udara. Melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal dan seterusnya.

Resolusi baru tersebut dipercaya sebagai hasil dari negosiasi antara Menlu Tiongkok Wang Yi dengan Menlu AS John Kerry baru-baru ini yang kemudian diserahkan kepada negara anggota Dewan pada Kamis pekan lalu.

Wakil Tetap AS untuk PBB Samantha Power sebelumnya pernah mengatakan bahwa bila sanksi baru tersebut berhasil diadopsi, maka sanksi tersebut akan menjadi yang paling berat yang pernah diimplementasikan Dewan Keamanan selama kurun waktu 20 tahun terakhir.

Media Korea Selatan: Perbankan Tiongkok mulai menghentikan seluruh transaksi keuangan dengan Korut

Menurut laporan media Korea Selatan bahwa bersamaan dengan dikeluarkannya sanksi Dewan kepada Korut, perbankan Tiongkok sudah mulai menghentikan seluruh transaksi keuangan dengan negara itu.

Reporter Yonhap pada Rabu (2/3/2016) mengunjungi pusat perbankan di daerah Geumsan kota Dandong menanyakan ihwal pengiriman uang ke Korut. Dari 10 Bank berskop besar dan kecil yang dikunjungi, hasilnya adalah 4 di antara Bank BUMN besar telah menghentikan seluruh transaksi keuangan dengan Korut.

Yonhap mengutip ucapan pejabat Bank yang berkedudukan di kota perbatasan Dandong menjelaskan bahwa manajemen menerima instruksi tertulis dari otoritas Keuangan Tiongkok tentang wajib menghentikan transaksi valas dengan Korea Utara. Pejabat berwenang di Perbankan Korea Selatan juga mengakui adanya penghentian itu dan tidak bisa memastikan kapan normalisasi akan dilakukan pemerintah Tiongkok.

Pejabat perbankan Korea Selatan tersebut selanjutnya mengatakan, penghentian transaksi akan memainkan peran penting dalam memotong sumber pendanaan bagi rezim Kim Jong-un.

Pembeberan berbagai praktek Korut menghindari sanksi internasional

Suara Amerika (VoA) memberitakan tentang sebuah laporan studi baru dari DK. PBB yang membeberkan berbagai praktik Korea Utara dalam menghindari sanksi internasional selama 10 tahun terakhir.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh tim yang dibentuk DK. PBB untuk mengawasi pelanggaran terhadap sanksi mengakui bahwa 4 sanksi tterhadap Korut yang dikeluarkan PBB tahun 2006 telah gagal untuk membuat rezim Kim Jong-un meninggalkan program nuklir dan senjata rudal.

Mengingat Korut bersikeras untuk terus mengembangkan senjata nuklir bahkan berkoar untuk ‘membungkam’ AS. Laporan tersebut menegaskan bahwa efektifitas dari sanksi PBB saat ini masih diragukan.

Laporan tim ini mendokumentasikan berbagai cara pemerintah Korea Utara dalam menghindari sanksi. Mengungkap bagaimana mereka masih terus memanfaatkan sistem perbankan internasiona, maskapai penerbangan dan kargo kapal untuk melakukan penyelundupan barang dan transaksi perdagangan ilegal.

Uji coba nuklir Korut memicu sanksi internasional

Korea Utara melakukan uji coba peledakan bom hidrogen dan pelunjuran rudal jarak jauh masih-masing pada 6 Januari 2016 dan 7 Februari 2016 dengan mengabaikan larangan DK. PBB. Hal ini memicu terjadinya kecaman keras dari masyarakat internasional.

Karena khawatir akan terjadi ledakan pengungsi bila sanksi keras internasional yang disponsori AS diterapkan kepada Korea Utara, maka otoritas Beijing enggan untuk mendukung. Namun tekanan kuat dari masyarakat internasional termasuk AS dan Korea Selatan, serta kesepakatan untuk menempatkan sistem anti rudal (THAAD) AS di Korea Selatan yang sesungguhnya ditentang oleh Beijing.

Pekan lalu, Menlu Tiongkok Wang Yi buru-buru mengunjungi AS bertemu Menlu. AS John Kerry untuk melakukan negosiasi. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dalam pidato peringatan “Hari Gerakan Kemerdekaan Melawan Pendudukan Jepang di Semenanjung Korea” yang disiarkan lewat TV mengatakan, Korea Utara harus membayar harga mahal atas uji coba nuklir dan peluncuran rudal baru-baru ini, harus memaksa rezim Pyongyang untuk menerima pilihan tunggal berupa denuklirisasi Semenanjung Korea. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular