JAKARTA – Pasca Pemilu Presiden 2014 yang berakhir dengan kekalahan calon yang diusung oleh Partai Golkar, konflik dan perseteruan Partai Golkar kian meruncing. Setelah pertikaian yang diprediksi menuju senjakala Partai Golkar, akhirnya kubu Abur Rizal Bakrie dan Agung Laksono akhirnya sepakat berdamai. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi agenda selanjutnya untuk menyudahi konflik, namun bagaimana kepemimpin Golkar sesudah itu?

Tokoh senior Partai Golkar, Hajriyanto Thohari berharap Munaslub bisa terselengara, karena sudah menjadi komitmen para pimpinan Partai Golkar untuk rekonsiliasi. Dia menyatakan tetap optimis  bahwa pemimpin Golkar mampu mengalahkan hal-hal yang bersifat legal formal seperti putusan MA beberapa yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie beberapa hari lalu.

Walaupun demikian, lanjut mantan Wakil Ketua MPR RI itu, ketika bicara politik tentunya sangat dinamis dan mengalami perubahan kapan saja. Akan tetapi dia tetap yakin bahwa seluruh pihak-pihak yang terlibat konflik tak mengabaikan komitmen untuk rekonsiliasi.

Hajriyanto berpendapat sosok Ketua Umum Partai Golkar ke depan adalah Ketua Umum yang rekonsiliatif. Pasalnya, jika tak terwujud maka dikhawatirkan efek-efek konflik selama masa pertikaian tak terselesaikan. Termasuk dibutuhkan Ketua Umum layak jual untuk memimpin pemilu serentak 2019, bebas praktek korupsi dan cerdas secara politik.

Tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemimpin Partai Golkar haruslah sosok tokoh yang kuat secara internal dan external serta mampu membuat Partai Golkar lebih solid dalam internal. Menurut dia, sosok kepemimpinan ke depan harus semestinya melihat bahwa konflik di partai politik harus diselesaikan secara politik bukan melalui cara hukum.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Munas Riau itu menuturkan jika ingin Golkar memiliki nilai lebih maka harus ada tokoh yang kuat serta diperhitungkan secara nasional. Tokoh pemimpin ini juga merupakan sosok yang bisa diterima oleh semua kelompok yang berselisih.

“Tokoh itu bisa ada kalau membangun komunikasi politik yang baik secara vertikal maupun horizontal bukan dengan cara komunikasi pakai media uang, tekanan segala macam, tetapi yang mampu melakukan dialog, menangkap aspirasi,” tambahnya dalam diskusi diselenggarakan oleh Yellow Forum For Young Leader di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Pengamat politik, Ray Rangkuti menegaskan penyelesaian mengandalkan hukum tak terlalu efektif menyelesaikan konflik di Golkar seperti selesai di meja hakim. Dia berharap Munaslub tak menunjukkan sikap saling berkuasa namun melibatkan semua pihak di internal Partai Golkar karena pada akhirnya konflik justru memperlambat konsolidasi partai.

Menurut pegiat dari Lingkar Madani  itu, jika pada dasarnya Golkar lebih menjadikan Pancasila sebagai landasan organisasi, maka semangat gotong royong dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila harus dipraktekkan dalam setiap langkah partai.

Ray mengatakan gejala-gejala terbaru pasca reformasi pemilih partai politik terus mengalami perubahan walaupun masih ada yang mencederai yakni politik uang. Menurut dia situasi politik reformatif mendidik secara langsung pemilih semakin rasional berpolitik. Meski demikian masih ada pemimpin partai menganggap pemilih seperti pada zaman orde baru, seperti mengelola dengan cara orde baru sehingga terjadi konflik.

“Mau tak mau parpol didesain dengan semangat dan pengelolaan reformatif, perubahan sudah menjadi keniscayaan, maka pentingnya kepemimpinan reformatif di internal partai,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular