JAKARTA – Kejaksaan Agung resmi memutuskan untuk mengesampaingkan perkara hukum yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Widjojanto, Kamis (3/3/2016). Jaksa Agung M.Prasetyo mengatakan alasan Deponering dikarenakan untuk kepentingan umum, apalagi jika tak diselesaikan maka akan mempengaruhi agenda pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik.

Perkara deponering bukan pertama kalinya dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung atas kasus yang menjerat pimpinan KPK. Sebelumnya pimpinan KPK Bibid Samad Riyanto dan M.Chandra Hamzah juga menerima deponeting atas kasus perseteruan Cicak dan Buaya beberapa tahun silam.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai pengesampingan perkara yang diputuskan oleh Jaksa Agung terhadap Abraham dan Bambang memenuhi kepentingan umum. Apalagi selama ini publik mengetahui bahwa perkara yang membelit kedua pimpinan KPK tak dipercayai oleh masyarakat.

Bahkan ketika kedua pimpinan KPK tersebut sudah tak menduduki lagi jabatan mereka, dorongan publik untuk menolak tudingan-tudingan penjeratan perkara hukum menjerat mereka terus menguat. Oleh karena  itu, lanjutnya, hal demikian mesti dilihat oleh pihak kepolisian yang sempat tak sepenuhnya menerima deponering ini.

Menurut dia, keputusan ini juga tak berhenti pada kasus yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pasalnya, sejumlah perkara kriminalisasi juga menjerat terhadap sejumlah pegiat antikorupsi, lingkungan, aktivitas sosial dengan dalih perkara penjeratan hukum yang terkesan dicari-cari oleh aparat hukum. Tak hanya itu, kasus menjerat para aktivis hanya sebagai intimidasi dan menghentikan perlawanan mereka kepada kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pertanda tentang kepentingan untuk segera melakukan reformasi institusi kepolisian. Hal demikian bisa diketahui tentang sejumlah aktivis yang mengalami pemberkasan oleh polisi, padahal sikap mereka untuk melawan korporasi dan kejahatan. Tindakan mereka pada dasarnya bukan sebagai kriminal murni.

“Kita jangan lagi terjebak persoalan seperti ini, tiap tahun akan depnering terus, kita tak mau begini terus, karena itu ada perbaikan yang kuat sehingga benar-benar kekuasaan polisi digunakan dalam hukum secara objektif,” ujar Ray  di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Kasus yang menjerat Abraham Samad adalah pemalsuan dokumen di Sulawesi Selatan oleh Kepolisian Daerah Sulselbar, dia pun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sedangkan kasus yang menjerat Bambang Widjojanto adalah pengarahan kepada saksi untuk kesaksian palsu atas perkara Pilkada Kota Waringing Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Penetapan tersangka kedua pimpinan KPK ini atas kasus yang menjerat mereka masing-masing ini, memunculkan protes keras dari berbagai kalangan. Bahkan kasus ini dipahami sebagai bentuk kriminalisasi pimpinan KPK.

Pasalnya sebelumnya KPK sudah menetapkan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus rekening gendut. Penetapan tersangka bersama Fraksi-Fraksi di DPR RI setuju penunjukkan Presiden atas pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih hanya menunggu dilantik Presiden. (asr)

Share

Video Popular