Jokowi Lawan Penjajahan Israel, Persoalan Pelanggaran HAM Dalam Negeri Diingatkan

1782
Presiden Jokowi saat menggelar konfresi pers di KTT OKI di Jakarta (Istana Kepresidenan RI)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo saat pembukaan KTT OKI di Jakarta menyatakan Indonesia dan dunia Islam siap untuk melawan penjajahan Israel di Palestina. Namun demikian KontraS mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan tegas mengenai strategi dan prioritas dalam kebijakan luar negeri terkait di Palestina.

“Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negara dan tidak memprioritaskan isu hak asasi manusia di Timur Tengah secara keseluruhan,” ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam rilisnya di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Menurut KontraS, Indonesia masih belum memiliki sikap yang jelas untuk membangun perdamainan di Timur Tengah. Mundurnya Pelapor Khusus PBB untuk Teritori Okupasi Palestina, Makarim Wibisono pun dikarenakan kurangnya support dari pemerintah Indonesia untuk mendukung rekomendasi dari Pelapor Khusus di dalam sesi-sesi PBB khususnya di Dewan HAM PBB, walaupun Pelapor Khusus bukanlah perpanjangan kepentingan dari pemerintah Indonesia.

KontraS mengingatkan acara yang memiliki tujuan besar untuk melawan segala bentuk kekerasan di Palestina, yang dilakukan oleh Israel dekade demi dekade, justru dihadiri oleh pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yakni Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir. Bahkan dia, memiliki perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional yang dikeluarkan pada Maret 2009.

Menurut KontraS, isu penentuan nasib sendiri sebagai dasar dari kedaulatan rakyat Palestina sangat terkait dengan isu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pemerintah Indonesia dinilai masih tidak mampu dan tidak ingin untuk menyediakan penentuan nasib sendiri tersebut bagi masyarakat Papua dan untuk membangun perdamaian di Papua.

Lebih  jauh KontraS mengingatkan, Indonesia harus mengambil langkah alternatif untuk membangun perdamaian di Papua sebelum Indonesia dapat menjadi pemimpin untuk membangun perdamaian di Palestina. Hal ini pula sangat memalukan bagi Indonesia sebagai pemimpin dari penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Palestina masih belum bisa menyediakan penentuan nasib sendiri dan perdamaian tersebut bagi rakyatnya sendiri.

Haris Azhar menuturkan pada era kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia telah terpilih kembali menjadi Dewan HAM PBB dan masih mempromosikan kedaulatan untuk Palestina. Walaupun demikian, Indonesia belum menjadi poin vokal untuk mempromosikan kebebasan pada beberapa kasus.

Pasalnya, Indonesia masih melakukan “bermain aman” dengan posisi “abstain” pada beberapa resolusi dari penyelesaian konflik di beberapa negara, khususnya Timur Tengah. Lebih parahnya lagi, Indonesia masih belum meratifikasi Statuta roma yang menjadi dasar untuk membawa kasus humaniter ke Mahkamah Pidana Internasional.

Sebagai Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya selangkah lebih maju untuk meratifikasi seluruh hukum HAM internasional untuk merepresentasikan kemauan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Faktanya, Palestina sudah lebih progresif, Palestina sudah menjadi negara anggota baru pada Mahkamah Pidana Internasional dan mengakui jurisdiksi Statuta Roma untuk melindungi rakyat Palestina dari tindakan kejahatan serius.

KontraS menegaskan, konflik Palestina bukanlah komoditas yang bisa digunakan Indonesia untuk mempromosikan posisinya di forum internasional. Nyatanya, Indonesia masih belum bisa memberikan peran yang signifikan di dalam PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota PBB.

Indonesia bagi KontraS, masih menghadapi kenyataan buruk dari banyaknya dan berbagai jenis dari pelanggaran HAM yang masih terjadi di dalam negara ini yang masih membutuhkan peran dan usaha negara untuk menyelesaikannya.  “Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus membuat tindakan terkait dengan krisis humaniter tidak hanya di luar negara, tetapi juga di dalam negara itu sendiri secara bersamaan,” pungkas Haris. (asr)