JAKARTA – Usulan penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) terus bergulir hingga berujung kepada menaikkan posisi lembaga BNN sejajar dengan kementerian. Selama ini BNN hanyalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan perubahan organisasi untuk struktur BNN sebagai lembaga pemerintah sedang diproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lembaga yang kini dipimpin oleh Komjen Budi Waseso akan bekerja di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

 “Koordinasi tetap di Menko Polhukam,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat (11/3/2016).

Menurut Pramono, Presiden sudah meminta agar pengkajian penyetaraan organisasi BNN untuk setara dengan Kementerian dilakukan secara cermat. Dia menambakan, nantinya BNN sudah tak di bawah koordinasi Kapolri.

Pramono merinci jika proses di KemenPANRB selesai maka selanjutnya akan diproses kepada Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian lebih mendalam jika ingin mengubah BNN menjadi lembaga setingkat Kementerian. Langkah demikian dilakukan agar tak melanggar Undang-Undang dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun demikian, Fadli Zon menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah untuk mendudukkan BNN sejajar dengan Kementerian dalam wadah pemberantasan dan pencegahan narkotika. Dia menegaskan, BNN sudah maksimal dalam mengemban wewenangnya tetapi perlu didukung dengan penambahan anggaran.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan persoalan yang terjadi dengan BNN selama ini bukan pada status kelembagaan sebagai lembaga untuk melawan dan memberantas  narkoba.

Dia menjelaskan, persoalan BNN adalah ketidaan dukungan sepenuhnya mengenai anggaran, sarana dan prasarana. Apalagi, BNN juga belum memiliki gedung resmi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini prasarana yang dimiliki oleh BNN masih meminjam gedung Kepolisian.

Menurut dia, pemerintah harus merancang sedemikian rupa mengenai kapasitas dan kualitas BNN sebagai lembaga di bawah kendali Kepresidenan. Dia mengatakan pemerintah seharusnya memiliki kajian yang serius, sehingga fungsi BNN ke depan tak hanya sebatas pada penguatan dalam kapasitas kelembagaan.  “Yang penting desainnya seperti apa tidak hanya kapasitasnya,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular