JAKARTA – Isu deparpolisasi kembali mengemuka setelah Ahok memutuskan maju di jalur Independen bersama komunitas Teman Ahok untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mendatang. Istilah yang berarti meniadakan peranan partai politik ini, pertama kali dilontarkan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan secara umum masyarakat sudah jenuh dengan perlakuan partai politik, apalagi secara umum perlawanan terhadap partai politik merupakan bagian dari tradisi politik di Indonesia. Bagi Ray, sejak zaman dulu kepedulian rakyat terhadap partai politik sudah meluntur hanya saja posisi partai sebagai instrumen politik hingga kemudian masih bisa bertahan.

Kondisi saat ini, lanjut Ray, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang memberikan pelajaran kepada partai politik untuk tidak jumawa. Tak hanya itu, persoalan yang menjadi bagian bagian kerja partai politik seperti pendanaan selalu diembankan kepada calon kandidat yang sedianya akan diusung oleh partai politik bersangkutan.

Menurut Ray, fenomena perpolitikan pada saat ini justru bukan deparpolisasi tapi tindakan partai justru sudah berada pada posisi menderakyatisasi perpolitikan di Indonesia. Bagi Ray, partai politik hanya membutuhkan rakyat pada kepentingan tertentu sedangkan rakyat sejatinya dijauhkan dari proses-proses politik.

“Sekarang rakyat berontak,  kalau bisa tanpa partai, kita tak perlu pakai partai, kalau partainya masih seperti sekarang,” ujar Ray dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (12/3/2016).

Politisi Partai Gerindra, Biem Benjamin memprediksi pergulatan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tak akan diikuti dengan peserta jalur independen. Pasalnya pergerakan jalur independen cukup berat berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Biem saat maju pada Pilkada DKI 2012.

Pencalonan lewat jalur independen, lanjut Biem, tak didukung oleh partai politik, hanya dukungan relawan. Hingga akhirnya, lanjut Biem, pergerakan kandidat yang maju lewat independen terlalu sulit. Apalagi kinerja Gubernur sebagai eksekutif tanpa dukungan dari legislatif yakni DPRD akan menyulitkan Gubernur terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Biem juga mengkritik teman ahok yang hanya bergerak pada sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan tidak turun ke lapisan bawah masyarakat.

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pereira pesimis relawan Ahok akan mampu mengumpulkan jumlah KTP yang ditetapkan sebagai persyaratan maju jalur perseorangan. Ini dikarenakan untuk maju jalur independen banyak resiko yakni harus mengumpulkan 600 ribu KTP dan harus diverifikasi.

Namun demikian, dia tak menyalahkan kepada Ahok yang memilih untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta dengan jalur independen. Menurut Andreas, PDI-P pada saat ini tetap fokus untuk mengawal pemerintahan Ahok-Djarot hingga akhir pada masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung penuh oleh PDI-P.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Sedangkan pengajuan jalur independen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ahok maju pada pergulatan politik DKI Jakarta dengan menggandeng kepala Badan Pengelola Keuangan dan  Aset Daerah Pemda DKI, Heru Budi Hartono bersama dukungan penuh relawan Teman Ahok. (asr)

Share

Video Popular