JAKARTA – Tim AD HOC Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Jambo Keupok, Aceh, merampungkan hasil penyelidikan setelah diputuskan pembentukan Tim AD HOC pada  Sidang Paripurna Komnas HAM, 4 Oktober 2013.  Perisitiwa Jambo Keupok merupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi sekitar 17 Mei 2003 setelah Daerah Operasi Militer (DOM) dan sebelum Darurat Militer oleh aparat TNI.

Ketua Tim AD HOC Peristiwa Jambo Keupok, Otto Nur Abdullah mengatakan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yakni Pembunuhan, Penyiksaan, Perkosaan dan Penganiayaan. “Perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan meluas maka bentuk-bentuknya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Otto dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Hasil penyelidikan Tim AD HOC, pembunuhan terjadi terhadap penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan aparat negara di Dusun Jambo Keupok hingga menyebbakan 16 orang tewas akibat pembakaran dan penembakan.

Sedangkan penyiksaan terjadi kepada 21 orang dengan rincian 16 orang ditendang dan dipukul dengan popor senjata, 1 orang perempuan yang dipukul dan ditembak sehingga pingsan, 1 orang perempuan dipukul di belakang kepalanya hingga tak bisa makan selama 3 hari dan 3 orang perempuan dipukul.

Penganiayaan juga menjadi bagian pelengkap indikasi terjadinya pelanggaran HAM berat pada Tragedi Jambu Keupok hingga sekurang-kurangnya sebanyak 28 orang penduduk sipil menjadi korban penganiayaan sebagai akibat operasi tentara.

Secara hukum bentuk pelanggaran tentang Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Penganiayaan (Persekusi) pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim Ad HOC menyimpulkan individu atau para komandan militer yang dapat diminta pertanggungjawabannya adalah Komandan pembuat kebijakan yakni Panglima TNI pada 2003. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif terhadap anak buahnya adalah Dandim 0107 Aceh Selatan pada 2003, Danramil Bakongan pada 2003 dan Komandan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Batalyon 502 Linud Divisi II Kostrad.

Sementara Individu komandan atau anggota kesatuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah sebagai pelaku lapangan adalah Komandan Satuan Gabungan Intelijen (SGI) dan Pimpinan Para Komando (Parako). Pimpinan sipil yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Bupati Aceh Selatan pada 2003, Kapolsel Bakongan pada 2003 (Sudah meninggal dunia) dan seorang Cuak (Informan).

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Ad HOC Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh khususnya Peristiwa Jambo Keupok kepada Sidang Paripurna Komnas HAM adalah Pertama menerima laporan hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Jambu Keupok di Aceh. Kedua Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang no 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM, meneruskan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung guna ditindaklajuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Tragedi Jambo Keupok 17 Mei 2003 merupakan bagian dari tindakan aparat TNI yang melakukan pencarian terhadap para anggota GAM di Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Pada peristiwa ini sejumlah anggota TNI dengan bersenjata lengkap melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah penduduk guna mencari para anggota dan pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tragedi Jambo Keupok terjadi dalam periode transisi dari menjelang berakhirnya Operasi Militer Terbatas (OMT) dan menuju penetapan status Acceh sebagai daerah Darurat Militer yang dimulai pada 19 Mei 2003 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD setelah kegagalan perindingan damai antara RI-GAM di Tokyo, Jepang.

Bersamaan tragedi di Jambo Keupok terjadi kontak senjata antara GAM dengan gabungan Satuan Para Komando, Satuan Gabungan Intelijen, Yonif 320 Badak Putih Banten dan Yonif 511/DY. Pasukan TNI/Polri bergerak setelah Koramil Bakongan, Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa diduga ada aktivitas kelompok separatis bersenjata di Desa Jambo Keupok. (asr)

Share

Video Popular