JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan akan menyerahkan berkas laporan penyelidikan tragedi Jambo Keupok kepada Kejaksaan Agung. Pengumuman penyerahan kasus bersamaan dengan pengumuman adanya pelanggaran HAM berat Jambo Keupok di Kantor Komnas HAM, Senin (14/3/2016).

Peristiwa yang terjadi saat era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan pada saat itu Panglima TNI Jenderal TNI Endiarto Sutarto, merupakan peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 17 Mei 2003 di Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Peristiwa di Aceh khususnya Jambo Keupok, Otto Nur Abdullah, mengatakan bagi Komnas HAM, kasus ini sudah ada bukti permulaan bahkan sudah ada kuburan massal sehingga selanjutnya untuk ditindaklajuti. Menurut Otto, Kasus ini sudah selesai diperiksa dan sidang Paripurna Komnas HAM menerima laporan hasil penyelidikan Tim Ad HOC pelanggaran Berat di Jambo Keupok.

Otto menuturkan selanjutnya Komnas HAM akan mengirimkan berkas ke Kejaksaan Agung. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, meneruskan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung guna ditindaklajuti dengan penyidikan dan penuntutan.

“Kami selanjutnya adalah mengirimkan berkas ke Kejaksaan Agung,” ujar Otto dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM di Jakarta.

Otto menuturkan hasil penyelidikan menemukan, peristiwa tersebut juga sempat terjadi eksekusi kilat di depan masyarakat, yang diduga sebagai shock therapy kepada masyarakat. Pada saat itu disebutkan, ada warga yang ditembak kakinya dan dipopor dengan senjata.

Menurut Otto, selama proses penyelidikan terungkap bahwa setelah upaya paksa tentara untuk meminta pengakuan adanya keberadaan oknum GAM di desa itu, para laki-laki yang setengah menderita atau sudah meninggal kemudian diangkut dalam keadaan lemas. Mereka yang menjadi korban kemudian dilemparkan ke salah satu rumah penduduk hingga kemudian rumah itu dibakar.

“Jadi boleh dibilang saat dibakar ada penduduk dan warga yang keadaan kondisi setengah hidup,” tuturnya.

Sekretaris Tim Ad Hoc, Sriyana mengaku tim Komnas HAM memiliki kesulitan untuk melakukan peyelidikan kasus yang terjadi belasan tahun silam. Adanya pihak militer untuk dimintai keterangan atas tragedi Jambo Keupuk itu menjadi faktor penyebab kesulitan proses penyelidikan.

Menurut Sriyana, sebelum membentuk tim Ad Hoc Komnas HAM juga melakukan pemantauan berdasarkan UU yang berlaku. Pemantauan, lanjut Sriyana, dilakukan adannya indikasi untuk penyelidikan proyustisia hingga akhirnya pada paripurna Komnas HAM diputuskan ditingkatkan menjadi tim Ad HOC.

Sriyana tak menampik bahwa kasus ini diselidiki dalam waktu yang lama, ini dikarenakan  penyidikan perlu dilakukan dengan kehatian karena menyangkut keamanan korban. Bahkan Komnas HAM sudah semaksimal mungkin agar anggota TNI yang dipanggil untuk hadir. Walaupun tetap tak hadir,  hal ini tentunya merupakan kelemahan Komnas HAM karena tak memiliki kewenangan untuk upaya paksa ketika para pihak yang dipanggil tak memenuhi panggilan Komnas HAM.

 “Di sini kejaksaan sebagai penyidik dia punya kekuasaan lebih dari kita,  berharap Jaksalah untuk melengkapi pemeriksaan terhadap anggota TNI,” ujar Sriyana. (asr)

Share

Video Popular