JAKARTA –  Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai upaya partai politik untuk melawan calon independen dan kembali melontarkan isu deparpolisasi dinilai tak tepat. Pasalnya istilah ini hanya cocok pada saat rezim pemerintah Suharto yang mana pada saat itu hanya dikuasai tiga partai politik.

“Istilah deparpolisasi itu salah kaprah, digunakan secara tidak tepat, sebab istilah itu cocok untuk jaman Soeharto dulu,” ujar Syamsuddin usai diskusi Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada dan Revisi UU Dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Menurut peneliti senior LIPI itu, pada era kepemimpinan Soeharto pada saat itu partai politik dibatasi ikut pemilu dengan tiga partai politik yakni Partai Golkar, PDIP dan PPP. Hingga kemudian tepatnya, pada saat itu disebut sebagai deparpolisasi.

Syamsudin menuturkan, jika dibandingkan sekarang tak ada deparpolisasi, pasalnya partai politik sudah diatur secara jelas pada pasal 6a dalam konstitusi di Indonesia. Lebih jauh Syamsudin menjelaskan, pasal 22e berkaitan dengan pemilu juga mengatur secara ekeplisit untuk pemilu presiden maupun legislatif.

Bahkan, lanjut Syamsudin, pada UU Pilkada sudah tercantum secara jelas tentang partai politik untuk pasangan pencalonan peserta di Pilkada. Tak hanya calon yang diusung oleh Partai Politik, Pilkada juga membolehkan calon perseorangan atau independen. Oleh karena itu, UU secara sah sudah melegalkan pencalonan lewat perseorangan.

Syamsudin berharap partai politik untuk menyikapi secara wajar saja mengenai isu majunya Ahok melalui jalur independen. Partai Politik, imbuhnya, semestinya tak melihat majunya seoarang pada jalur independen sebagai deparpolisasi. “Tidak mesti kebakaran jenggot, ini kan kebakaran jenggot parpol,” terangnya.

Peneliti pada Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI sejak 1985 menuturkan sejumlah partai politik seperti PDI-P dan Gerindra, seolah melihat calon independen  membatasi partai politik. Syamsudin berharap partai politik melihat kondisi saat ini untuk mengkoreksi diri serta membuat kinerja lebih baik dan melakukan seleksi kepemimpinan.

“Parpol sapaya tidak asal mengajukan pasangan calon. Jadi mestinya positif, tidak negatif, ini kan kesannya soal pilkada jakarta parpol itu negatif,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular