JAKARTA – Armada angkutan umum konvensional melayangkan protes atas keberadaan angkutan umum yang berbasis internet. Walaupun transportasi yang memanfaatkan kecanggihan internet ini mendapatkan tempat di masyarakat dengan sejumlah kelebihan yang dimilikinya, keberadaan armada ini dinilai mempengaruhi penghasilan puluhan tahun pengemudi armada umum.

Protes yang dilayangkan pengemudi armada umum di Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) mulai taksi hingga bus umum disampaikan dalam aksi yang digelar, Jumat lalu (4/3/2016). Pengemudi angkutan darat yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) kembali melaksanakan aksinya (14/3/2016) dengan melayangkan protes atas keberadaan angkutan umum online.

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat, Cecep Handoko mengatakan PPAD mendesak kepada pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan pembekuan operasional perusahaan aplikasi online.  Perusahaan ini, lanjutnya, diduga perantara beroprasinya angkutann ilegal menggunakan plat hitam seperti Grab Car, Uber Car, gojek, serta perusahaan aplikasi lain yang melakukan praktik yang sama.

Menurut Ceko, pihaknya juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarakan Perpres ataupun Inpres sebagai regulasi untuk mengatur persaingan tarif yang tidak sehat dikarenakan maraknya angkutan ilegal berplat hitam yang difasilitasi aplikasi online.

Lebih jauh, Ceko menjelaskan aplikasi transportasi online dinilai merugikan para sopir taxi dan armada umum lainnya, oleh karena itu harus ada regulasi yang mengatur keberadaan aplikasi online untuk transportasi umum.  Oleh karena itu, PPAD akan terus memperjuangkan nasib mereka sampai pemerintah sepenuhnya tuntutan merek.

“Kami tidak segan-segan terus melakukan protes dan pemogokan jika kami tidak dipedulikan,” ujarnya.

Share

Video Popular