JAKARTA – Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria dan meningkat menjadi 1.123 (2013) dan melonjak hingga 2.483 berkas pengaduan (2014).

Potensi konflik akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) yang menunjukkan 31.957 desa ternyata berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Sekitar 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ironisnya, sampai 2014 hanya 0,5 juta hektar kawasan hutan yang dibuka aksesnya kepada puluhan kelompok masyarakat sekitar hutan, dengan waktu yang terbatas dan setelah melalui prosedur administrasi yang rumit dan panjang.

Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat mengatakan polemik  persoalan  agraria  yang  tak  berkesudahan  telah  mendorong  Komnas  HAM  melakukan  Inkuiri  Nasional  sebagai terobosan penyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematik. Metode ini, ujar Imdad, mampu menggali persoalan secara mendasar  melalui  kesaksian    berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat  yang  selama  ini  ‘tidak tersentuh’  oleh  negara  guna mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui Dengar Keterangan Umum (DKU), penelitian dan analisis.

“Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan menyelesaikan namun juga  mengandung upaya pendidikanpublik guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban,” ujarnya rilis di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (17/3/2016).

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia, menurut Koordinator Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM Sandrayati Moniaga, sesungguhnya merupakan tanggapan Komnas HAM atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No.41/1999 tentang Kehutanan.

Sandrayati mengatakan Komnas HAM berpandangan bahwa Putusan MK tersebut merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum karena merupakan pengakuan Negara atas keberadaan MHA dan hak-haknya yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia.

Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM  terlaksana  atas  kerja  sama  Komnas  HAM  dan  Komnas  Perempuan serta  dukungan  penuh organisasi masyarakat sipil yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) dan UNDP.

Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapatkan dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Komnas HAM telah memilih 40 kasus MHA di kawasan hutan di 7 wilayah yang mewakili karakteristik hutan dan wilayah sebarannya. Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan DKU, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA, yaitu 1) Tidak atau belum adanya pengakuan atas MHA; 2) Menyederhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi sekedar persoalan administrasi atau legalitas; 3) Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi; 4) Patriarki di tubuh Negara dan Masyarakat Adat; dan 5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil. Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam  sebagian  besar  kasus.  Ketika  konflik  berlangsung  tidak  seimbang,  kekerasan  kerapkali  dianggap  sebagai  cara penyelesaian.

Dalam rangka menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi ”Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” pada publik yang lebih luas, Komnas HAM menginisiasi peluncuran 4 (empat) buku Inkuiri Nasional Komnas HAM di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat pada Rabu, 16 Maret 2016. Buku-buku ini berisi dokumentasi pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, namun juga aspek pengalaman dalam pelaksanaan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap.

Pada momentum ini juga akan diselenggarakan talkshow terutama dalam rangka mengurai secara singkat hasil temuan dan rekomendasi yang telah dihasilkan Inkuiri Nasional Komnas HAM, mengkonfirmasi respon dari pihak-pihak terkait atas temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan khususnya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, dan mendorong komitmen untuk segera menginisiasi upaya mendasar dan sistematis guna mengatasi persoalan agraria yang melibatkan MHA terutama melalui pembentukan lembaga independen (Satgas Masyarakat Adat) oleh Presiden RI.

Sejumlah pihak yang turut hadir dalam peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM ini adalah Teten Masduki (Kepala Staf Kepresiden RI), Bambang Subijanto (Wakil Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI), Enny Soeprapto (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM), Hariadi Kartodiharjo (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM),   dan Saur Tumiur Situmorang (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM).

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, menyambut baik terbitnya buku-buku hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM. Teten menegaskan kembali komitmen Presiden Joko Widodo tentang pentingnya mewujudkan tanggung jawab Negara untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM termasuyk hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Namun realisasinya memang tidak sederhana. “Presiden sedang mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah ini,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular