JAKARTA – Warga Suku Anak Dalam (SAD) dan petani dari Jambi merencanakan akan menggelar aksi jalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta sebagai rangka melawan konflik tanah berkepanjangan dengan sejumlah perusahaan. Mereka juga menggelar aksi damai dan merencanakan pelepasan dari Kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/3/2016).

Petani Jambi dan Suku Anak Dalam yang terlibat dalam aksinya berasal dari Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur dan Tebo mendatangi kantor Gubernur Jambi. Perwakilan massa diterima oleh Kailani, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Bidang Pemerintahan.

Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33) Alif Kamal mengatakan mengatakan petani-petani dan Suku Anak Dalam (SAD) tersebut adalah sedang tercekik konflik agraria di Jambi. Menurut Alif, konflik agraria yang melilit para petani ini sudah berlangsung lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun, tetapi tak kunjung selesai.

Tak hanya itu, konflik agraria yang dialami SAD sudah sejak 1987 sedangkan Konflik agraria petani Kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an. Bahkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an.

GNP 33 menyatakan berbagai jalan sudah ditempuh oleh petani untuk mengusahakan penyelesaian konflik tersebut, mulai dari negosiasi, aksi massa, hingga aksi pendudukan. Namun, belum ada penyelesaian tuntas atas kasus konflik agraria tersebut. Oleh karena itu, petani dan SAD memilih ke Jakarta.

Merujuk pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2015 terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia, yang menyeret 108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu dekade terakhir, terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga. Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

Menurut Alif Kamal, konflik agraria ini sendiri dipicu oleh kebijakan agraria pemerintah yang sangat pro-investasi. Ada puluhan produk Undang-Undang (UU) yang membukakan jalan bagi swasta untuk menguasai tanah dan sumber daya alam. “Inilah yang menyebabkan maraknya praktek perampasan tanah dan sumber daya milik rakyat oleh korporasi, baik domestik maupun asing,” dalam siaran pers, Kamis (17/3/2016).

Petani Jambi dan SAD yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) mengajukan tuntutan sebagai berikut:

  1. Menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk menyatakan keadaan “Darurat Agraria” dan segera membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960;
  2. Menuntut Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960;
  3. Menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) RI untuk segera merealisasikan SK Pencadangan HTR di Dusun Kunangan Jaya I dan II (Kabupaten Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun) sesuai surat Menhut RI tanggal 30 Januari 2013, surat usulan HTR Bupati Batanghari tanggal 10 Desember 2014, dan surat Bupati Sarolangun tanggal 22 Oktober 2014;
  4. Menuntut kepada Menteri KLH RI untuk meninjau ulang SK penetapan Taman Nasional Berbak, dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak;
  5. Menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk mengembalikan tanah ulayat SAD 113 seluas 3550 ha sesuai surat Instruksi Gubernur Jambi Nomor: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tanggal 7 Mei 2013;
  6. Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambaan kawasan hutan (HPT) beserta pejabat pemerintah yang membiarkan perambaan itu;
  7. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.

(asr)

Share

Video Popular