Oleh CNA Manila

Filipina telah menyetujui untuk menyediakan 5 pangkalan militer 4 di antaranya adalah pangkalan Angkatan Udara untuk dipergunakan oleh militer AS. Pejabat Departemen Pertahanan Filipina mengatakan bahwa dengan dimanfaatkannya kelima pangkalan tersebut oleh militer AS diharapkan dapat meningkatkan pertahanan teritorial serta lebih tanggap dalam menangani bencana yang timbul.

Juru bicara Departemen Pertahanan Filipina Peter Paul Galves dalam siaran pers mengatakan, “Ini akan sangat berarti bagi kita, tidak hanya dalam hal pengamanan di laut, tetapi yang lebih penting adalah dalam hal bantuan kemanusiaan dan untuk menambah kemampuan kita dalam menangani bencana.”

Namun, Galves tidak dapat memastikan kapan pangkalan yang sudah ditentukan itu akan digunakan oleh militer AS.

Baru-baru ini, Delegasi Filipina bertemu dengan Pejabat Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS untuk sebuah dialog strategis di Washington. Usai pertemuan pejabat AS mengumumkan bahwa AS berencana untuk menggunakan lima pangkalan militer yang disediakan Filipina untuk memperkuat pertahanan sesuai perjanjian EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement).

Kelima pangkalan militer tersebuat adalah Pangkalan Angkatan Udara Basa dan Fort Magsaysay yang berada di bagian utara Filipina. Antonio Bautista di bagian barat laut, Lumbia dan Mactan-Benito Ebuen di bagian tengah.

Pangkalan Basa dan Antonio Bautista masing-masing hanya berjarak sekitar 330 km dan 300 km dari Pulau Karang Huangyan (sebutan Tiongkok) atau juga bernama Kulumpol ng Panatag (sebutan Filipina) yang saat ini dikuasai oleh Tiongkok.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg mengungkapkan, personil beserta peralatan militer AS dalam waktu dekat sudah akann tiba.

EDCA merupakan perjanjian kerjasama militer antara AS dengan Filipina yang memiliki masa berlaku selama 10 tahun, ditandatangani oleh Presiden Obama beberapa jam sebelum melakukan kunjungan ke Filipina pada bulan April 2014. Soal konstitusionalitasnya pernah ramai diperdebatkan masyarakat Filipina, namun, Mahkamah Agung Filipina berhasil mengatasi kontroversi yang terjadi pada bulan Januari tahun ini. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular