JAKARTA  – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap pemerintah Tiongkok  melalui Kedubes RRT di Jakarta yang mengintervensi penegakan hukum Indonesia terkait kapal pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing berbendera Tiongkok, KM Kway Fey 10078.

“Saya bicara kepada wakil Dubes Cina . Kami merasa diintervensi upaya penegakan hukumnya. Seharusnya, pemerintah Cina tidak mengintervensi upaya Indonesia dalam memerangi IUU Fishing,” kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP, Selasa (21/3/2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait upaya-upaya diplomatik yang perlu dilakukan, termasuk melayangkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok.

Alasan KM Kway Fey dengan menyebut perairan Natuna di sekitar wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sebagai wilayah historical traditional fishing ground milik Tiongkok dinilai tidak benar. Hal tersebut hanyalah klaim sepihak dari pemerintah Tiongkok, dan istilah itu tidak diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Menurut Menteri Susi, dalam UNCLOS Internasional hanya dikenal istilah Traditional Fishing Right, di mana perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh/antar dua negara. Sedangkan, Traditional Fishing Right yang dimiliki Indonesia hanya dengan Malaysia.

“Jadi tidak ada treaty tradisional fishing right di ZEE Natuna. Itu mutlak dalam wilayah dan interestIndonesia. Jadi apalagi traditional fishing ground tidak ada dalam istilah UNCLOS. Klaim pemerintah China tidak betul dan tidak mendasar,” imbuhnya

Sebelumnya, pihak Indonesia dalam hal ini KKP melalui Kapal Pengawas Hiu 001 telah mengamankan 8 Anak Buah Kapal KM Kway Fey yang memasuki wilayah Perairan Natuna, Minggu (20/3). Namun, gagal menggiring kapal tersebut karena tiba-tiba kapal Coast guard Tiongkok mendekat dan menabrak KM Kway Fey  serta menarik kapal tersebut menjauh dari wilayah Indonesia.

Hal itu menurut Menteri Susi, seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat mengancam keselamatan. “Itu akan mengakibatkan serious incident dan bisa menimbulkan korban kematian. Itu sangat tidak benar,” terang Menteri Susi.

Susi pun menambahkan bahwa hal tersebut bisa dianggap sebagai intervensi terhadap penegakan hukum Indonesia dalam memerangi IUU Fishing. Pemerintah Tiongkok diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang baik bagi kedua pihak, yakni menyerahkan KM Kway Fey untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut Menteri Susi menegaskan bahwa IUU Fishing adalah kegiatan kriminal yang bertujuan mencuri sumber daya alam negara lain maka sudah seharusnya dimusnahkan. Adapun terkait pengamanan 8 ABK KM Kway Fey, KKP dan Satgas 115 akan menginvestigasi para ABK tersebut dengan tetap menjamin keselamatan mereka.

“Kita akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Para ABK itu akan kami jaga keselamatan mereka, tetapi investigasi akan terus berjalan. Akan kita kembalikan setelah proses investigasi selesai, ” tutup Menteri Susi. (asr)

Share

Video Popular