JAKARTA – Ketua DPR RI, Ade Komarudin bersikeras akan tetap melanjutkan pembangunan proyek perpustakaan DPR RI yang ditaksir senilai Rp 570 miliar. Pria yang disapa dengan Akom itu justru mempetanyakan pihak yang menolak rencana pembangunan perpustakaan direncanakan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.  Apalagi usulan ini diklaim  sudah didukung para cendekiawan.

“Saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan para cendekiawan. Mereka lebih mengerti bagaimana mencerdaskan bangsa ini,” ujar Akom kepada wartawan  di Jakarta, Senin (28/3/2016).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan siap menghadapi pihak luar  maupun internal DPR termasuk jika pemerintah yang menolak rencana pembangunan proyek itu.  Akom justru membandingkan dengan perpustakaan kongres Amerika Serikat yang lebih memadai.

Akom bahkan  menilai perpustakaan DPR yang akan dibangun itu tak hanya semata bagi anggota DPR tetapi menunjukkan  kecerdasan bangsa Indonesia. Akom dengan tegas tak mau ambil peduli tudingan dari berbagai pihak adanya akal bulus DPR untuk membuat proyek dengan membangun perpustakaan.

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok sky khadafi mengatakan pembangunan perpustakaan DPR hanya untuk mengelabui publik. Menurut Uchok, sebelumnya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR ditolak oleh rakyat. Namun,  DPR tidak putus asa soal banyak penolakan pembangunan gedung baru setelah kedatangan cendekiawan ke DPR.

Menurut Uchok, Ketua DPR Ade Komarudin mendapatkan amunisi baru serta mendapat akal akalan baru untuk pembangunan gedung baru setelah kunjungan para cendekiawan. Tapi kali ini, bukan gedung baru tapi agar lebih intelektual diwacanakan DPR mau membangun perpustakaan termegah se Asia agar mendapat dukungan dari publik.

Lebih jauh Uchok menilai, perpustakaan DPR saat ini sudah bagus hanya saja perpustakaan sekarang tak pernah dikunjungi oleh anggota DPR.  Hal ini ditenggarai karena perpustakaan sebagai gudang ilmu, bukan gudang duit. Oleh karena itu, pembangunan gedung perpustakaan hanya untuk dijadikan proyek semata.

“Untuk itu, kami meminta DPR untuk segera stop pembangunan gedung baru baik itu perpustakaan, penambahan ruangan, alun alun demokrasi, dan lain lain. Segera kembalikan alokasi anggaran sebesar Rp.570 milyar ke kas negara,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular