JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M.Sanusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land  Ariesman Widjaja sebagai tersangka terkait suap Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Hal demikian disampaikan secara langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/4/2016). Pengumuman tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menangkap anggota DPRD DKI, M.Sanusi.

OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (31/3/2016) pukul 19.30 WIB terhadap M.Sanusi (MSN) selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan GER (swasta) di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.  Lainnya yang ditangkap KPK adalah Trinanda Prihantoro alias TPT (karyawan PT Agung Podomoro Land) dan Berlian alias BER (sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land) di lokasi yang berbeda.

Saat OTT adik kandung Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra, M.Taufik itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1,140 miliar.  Sebanyak Rp 140 juta adalah uang suap pemberian kedua. Sedangkan uang suap Rp 1 miliar diberikan pada 28 Maret 2016 .

KPK menetapkan Sanusi sebagai penerima suap setelah pemeriksaan mendalam dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

KPK juga menetapkan kepada Karyawan PT Agunpdomor Land Trinanda dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai pemberi suap.  Sangkaan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2002, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (asr)

Share

Video Popular