Oleh CNA Yangon

Majelis Tinggi Myanmar tetap mengesahkan usulan pemerintahan baru untuk mendudukkan Aung San Suu Kyi di kursi Penasehat Negara meskipun mendapat tentangan dari Fraksi Militer.

Reuters melaporkan bahwa pembentukan posisi penasehat negara oleh pemerintahan baru tersebut memberikan kesempatan kepada Aung San Suu Kyi untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kementerian dan mempengaruhi pemerintahan.

Senator militer Myint Swe mengatakan bahwa rancangan tersebut bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Myanmar karena pembentukan Penesehat Negara usulan pemerintahan baru itu memiliki kekuasaan yang setara dengan  presiden.

AFP memberitakan bahwa Myint Swe mengkhawatirkan adanya duplikasi wewenang.

“Itu dianggap tidak konsisten dengan konstitusi, oleh karenanya perlu diubah,” kata Myint Swe.

Senator militer lainnya Hla Win Aung juga mengecam rancangan perundangan tersebut dan memperingatkan bahwa keputusan nanti bakal merusak legislatif, eksekutif dan keseimbangan peradilan Myanmar.

Aung San Suu Kyi akan menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Luar Negeri, Pendidikan, Energi Listrik dan Kantor Kepresidenan dan bakal ditambah lagi dengan Penasehat Negara.

Meskipun mendapat pertentangan dari Fraksi Militer, Majelis Tinggi tetap meloloskan Rancangan itu dan diteruskan kepada Majelis Rendah untuk dibahas dan disahkan pada April ini. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan parlemen dan menguasai mayoritas kursi di kedua Majelis, sehingga mampu mengabaikan persetujuan dari Fraksi Militer untuk meloloskan sebuah konstitusi baru.

Tetapi untuk melakukan amandemen konstitusi seperti yang dikehendaki oleh NLD itu baru bisa dilaksanakan bila mendapat dukungan lebih dari 75 % anggota. ini sudah  diatur dalam konstitusi Myanmar, sedangkan Militer memiliki 25 % kursi dalam Majelis. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular