JAKARTA – Isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-JK kembali mengemuka setelah sebelumnya menjadi perbincangan bersamaan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan partai pendukung pemerintah. Namun demikian, kompensasi bagi partai politik pendukung pemerintah dinilai tak hanya dalam wujud kursi menteri di pemerintahan.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai masuknya PP dan PAN menjadi dilema bagi Presiden Jokowi terkait perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Haris, perombakan yang mengarah kepada kompensasi kursi Menteri bukan keniscayaan palagi  Jokowi tak membangun koalisi dengan Partai Politik seperti pada zaman SBY yakni hitam putih di atas kertas.

Menurut Haris, Koalisi yang dibangun Jokowi kepada partai politik lebih bersifat etik dan moral antara partai-partai pendukung pemerintah sebelumnya, apalagi masuknya pendatang baru seperti PAN, Golkar dan PPP.

Koalisi tak mengikat yang dibangun Jokowi, ujar Haris, dilihat tak ada kesepakatan pasti dengan Jokowi untuk memberikan jatah menteri di kursi kabinet yang harus diberikan kepada partai politik pendukung pemerintah.

Haris menuturkan jika kemudian dilakukan perombakan kabinet, Jokowi mesti menghitung tingkat loaylitas partai pendukung yang lama pasalnya bagaimana pun Parpol tersebut adalah pengusung pada pilpres lalu. Akan tetapi menjadi dilema bagi Jokowi, karena pada saat yang sama kinerja wakil partai di kabinet tidak optimal. Hal demikian, lanjutnya, Jokowi harus melakukan perombakan ulang terhadap kursi menteri di kabinet.

Meski demikian, kata Haris, Pertama, Presiden ketika melakukan perombakan kabinet semestinya menjadikan kinerja menteri sebagai tolak ukur. Jika kemudian, menteri dalam melaksanakan tugasnya tak fokus dan tak jelas dalam mewujudkan nawacita maka semestinya langsung dicopot dari kursi pemerintahan Jokowi.

Tak hanya soal kinerja, faktor Kedua adalah  kerjasama dan loyalitas. Jika kemudian menteri tak bisa  bekerjasama serta cenderung tak loyal maka langsung diberhentikan sebagai menteri. Seperti misalnya menteri terlampu gaduh dalam melaksanakan roda pemerintahan.

“Ketiga integritasnya sebagai pejabat publik diragukan misalnya, minta dilayani serta memanfaatkan kekuasaannya yang bertentangan dengan revolusi mental Presiden Jokowi,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/4/2016). (asr)

Share

Video Popular