JAKARTA – Lembaga Ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah mengadvokasi kematian tak lazim terhadap Siyono saat ditahan Detasmen Khusus 88 Mabes Polri beberapa waktu lalu.Muhammadiyah menyatakan komitmen ini berangkat dari nilai moral agar nilai-nilai kemanusiaan siapa pun harus tetap dilindungi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bagi Muhammadiyah kasus Siyono mencakup dimensi moral di mana Muhammadiyah berperan melakukan advokasi bersama elemen bangsa lain dari kekuatan civil society sebagai menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Tidak lain ingin menegakkan sebuah pertanggungjawaban moral atas nilai-nilai kemanusiaan,” kata Haedar Nashir pekan lalu di Jakarta.

Menurut Haedar, Muhammadiyah mengambil peran advokasi itu sebagai bagian dari komitmen moral agar nilai-nilai kemanusiaan siapa pun dia warga negara harus tetap dilindungi. Lebih jauh Haedar menjelaskan, jika ada tindakan yang melanggar hukum maka merupakan kewenangan hukum.

Dalam kasus ini, ujar Haedar, seluruh proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum harus dilakukan dengan seksama dan dalam akuntabilitas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tewasnya Siyono bermula saat dia ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri pada Selasa (8/3/2016), di dekat kediamannya. Tak hanya penangkapan, Densus 88 Mabes Polri juga melakukan penggeledahan pada Kamis (10/3/2016) di rumah Siyono, Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Kabar tewasnya Siyono pada Jumat (11/3/2016) setelah pihak keluarga diminta untuk mengurus jenazahnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar  mendesak Kapolri untuk menindak anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran prosedural hingga  diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang menewaskan Siyono.

Menurut KontraS, operasi tersebut Densus 88 telah menangkap dua orang berinisal AP dan NS pada 29 Desember 2015. Saat itu tidak ada bantuan hukum yang diberikan kepada mereka berdua. Polisi juga tidak melakukan proses pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) terhadap mereka berdua dan segera melepaskan mereka sore harinya.

Bagi KontraS, tidak dilakukannya proses BAP menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan memang tidak berguna bagi kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Padahal menurut KUHAP operasi penangkapan harus dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Investigasi KontraS, selama operasi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Densus 88, keluarga korban tidak mendapat tembusan surat penangkapan maupun surat penggeledahan yang merupakan syarat administrasi bahwa upaya paksa yang dilakukan sah secara hukum. Dalam penggeledahan tersebut disita satu buah sepeda motor dan beberapa majalah namun tidak ada surat penyitaan yang diberikan pada keluarga Siyono.

Dari jenazah Siyono, menuut KontraS, saat dibuka oleh pihak Keluarga, keluarga korban mengatakan bahwa terlihat luka memar di pipi, mata kanan lebam, patah tulang hidung, kondisi kaki dari paha hingga betis membengkak dan memar, salah satu kuku jari kaki hampir patah, dan keluar darah dari belakang kepala. Selain itu tidak ada rekam medik yang menunjukkan bahwa Siyono sempat mendapat perawatan atas luka-luka tersebut sebelum meninggal dunia.

Bahkan, setelah Siyono meninggal, keluarga Siyono diminta menandatangani surat pernyataan bahwa keluarga korban mengikhlaskan kematian Siyono dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Orang tua Siyono tidak bisa membaca dan dia mengetahui isi surat tersebut berdasarkan penjelasan anggota polisi yang meminta menandatanganinya. Orang tua Siyono pun menandatangani surat tersebut di hadapan Kepala Dusun Brengkungan dan anggota polisi Polres Klaten. (asr)

Share

Video Popular