JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, terkait masih maraknya berbagai perlakuan diskriminatif pemerintah dan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat tertentu yang tergolong minoritas dalam menyampaikan haknya untuk berkumpul dan berpendapat.

Surat bernomor 030/TUA/IV/2016 tertanggal 4 April dan ditandatangani langsung Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. Surat ini meminta Presiden RI lebih menaruh perhatian terhadap persoalan jaminan hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai prasarat utama berlangsungnya demokrasi di negeri ini.

“Kami telah berkirim surat kepada Presiden agar isu ini menjadi perhatian dan direspon, persoalannya negara belum hadir atas kesamaan kedudukan setiap warga negara,” ujar Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat dalam rilisnya di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Menurut Imdad, negara juga tidak dapat memberikan jaminan atas kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan belum dapat memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai.

Komnas HAM berpendapat Pemerintah Indonesia tidak dapat tinggal diam dan harus bertindak secara optimal dalam memberikan jaminan perlindungan yang sungguh-sungguh bagi penikmatan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Hal ini  sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang tegas, tidak mentolerir atas tindakan anarkhis dan di luar hukum yang dilakukan oleh siapa pun.

Share

Video Popular