JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua DPRD Riau 2009-2014 Johar Firdaus dan Bupati Terpilih Rokan Hulu, Suparman sebagai tersangka terkait pembahasan R-APBD 2014 dan atau R-APBD 2015.

Penetapan kedua sebagai tersangka yang juga politisi Partai Golkar setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan RAPBD P TA 2014 dan/atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau,  sehingga KPK menetapkan lagi dua orang sebagai tersangka.

Posisi Johar Firdaus ditetapkan sebagai tersangka bersamaan kasus pada saat itu adalah Ketua DPRD Riau Periode 2009 – 2014 dan Suparman sebagai anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014 yang kini sebagai bupati terpilih pada Pilkada lalu. Suparman juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Riau namun mundur karena pencalonanan sebagai kandidat bupati di Pilkada Rokan Hulu.

KPK dalam rilisnya Jumat (8/4/2016), tersangka Johar dan Suparman diduga telah menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2014 dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi Riau.

Atas perbuatannya, Johar dan Suparman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf  a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan total 4 orang sebagai tersangka. Dua orang sebelumnya adalah Anas Makmun selaku Gubernur Riau periode 2014 – 2019 dan Ahmad Kirjauhari dari Fraksi PAN selaku anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014.

Tersangka Anas Makmun masih menjalani proses penyidikan di KPK. Sedangkan, tersangka AK telah dieksekusi untuk menjalani hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 Juta subsider 3 bulan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung sebagaimana vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. (asr)

Share

Video Popular