JAKARTA – Kehebohan ribuan orang-orang kaya dan sejumlah perusahaan asal Indonesia mengungsikan harta benda mereka dengan melibatkan firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang dikenal dengan Panama Papers, bukan tanpa alasan. Perlu diketahui ada tiga modus yang menjadi dasar mengamankan kekayaan-kekayaan itu dengan pajak yang rendah atau lolos sama sekali mengeluarkan pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pertama adalah praktek legal atau sah di mata hukum yang lazim dilakukan atas usaha mengamankan harta kekayaan yang dimiliki orang-orang berduit termasuk perusahaan mereka. Hal ini bahkan diwujudkan seperti menjual obligasi, saham, leasing pesawat dan sebagainya dalam bentuk mengembangkan modal.

Langkah yang dilakukan oleh orang-orang berduit ini, kata Pras, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dikhawatirkan akan menimpa mereka seperti pada saat terjadi gejolak keuangan. Walaupun misalnya, ujar Pras, orang-orang berduit ini tak mampu menghindari kebangkrutan namun mereka mampu menekan sekecil mungkin dampak terhadap mereka.

“Mereka membuat Company di negara suaka pajak sebagai kepentingan korporasi karena di sana menikmati kemudahan adminstrasi, kerahasiaan dan efektivitas misalnya untuk antisipasi kebangkrutan,” ujar Pras dalam diskusi yang digelar Smart FM bersama Populi Center dengan tema “Gempar Nama dalam Dokumen Panama” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Modus kedua, lanjut Pras, sebagai usaha menyamarkan atau menyembunyikan sosok pemilik tangan pertama harta kekayaan yang ditempatkan. Langkah ini, jelasnya, merahasiakan siapa penerima manfaat sebenarnya apalagi taxe heaven menawarkan pendapatan finansial yang luar biasa.

Menurut Pras,  praktek tak menampakkan kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya merupakan modus yang paling banyak dilakukan. Apalagi, lanjutnya, praktek ini didukung dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi sehingga tak ada pihak untuk mengambil dokumen tesebut, kecuali jika dibocorkan pihak tertentu.

“Maka banyak yang politisi, pejabat dan pengusaha menyimpan uang di situ supaya tak dikejar pajaknya,  dan saya kira ini banyak menjadi modus,” ungkap Pras.

Modus ketiga, kata Pras,  penghindaran pajak biasa yakni mengikuti skema-skema aturan dengan memanfaatkan klausul-klausul perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara.  Praktek seperti ini, tutur Pras, pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil pajak atau taxe evasion.

Terkait kasus ini, Pras menemukan adanya perusahaan Indonesia yang menjual obligasi seperti di market Singapore namun tak melalui pasar Indonesia. Pasalnya, jika penjualan ini dilakukan di dalam negeri maka dikenai Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 26 persen. Artinya jika upaya seperti ini dilakukan, kata Pras, maka investor hanya mendapatkan pendapatan yang lebih kecil.

“Bisa kita bayangkan praktek seperti ini sudah massif dan Panama Papers adalah puncak gunung es di Indonesia,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular