JAKARTA – Adanya dugaan skandal dengan berbondong-bondong orang berduit dari Indonesia menyimpan harta kekayaannya seperti kasus ‘Panama Papers’ bukan hal yang baru. Hal demikian merupakan hal yang tak aneh bagi sejumlah masyarakat Indonesia dan juga dilakukan pada negara yang memiliki bebas pajak atau taxe heaven.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan fenomena seperti Panama Papers merupakan perkara yang sudah lama dilakukan, bahkan jika dilihat dari skema-skema permainan yang dicantumkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat dengan mudah ditemukan.

 “Sebenarnya ini bukan hal baru saya mengamati sejak lama berbagai transaksi seperti di SPT Wajib Pajak,” ujar Pras dalam diskusi yang digelar Smart FM bersama Populi Center dengan tema “Gempar Nama dalam Dokumen Panama” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Pras, apa yang disampaikan oleh wajib pajak Indonesia sudah tertera jelas dalam laporan mereka bahwa diketahui secara terperinci pemegang saham perusahaan yang mereka miliki adalah perusahaan-perusahaan yang mengamankan harta kekayaan di negara bebas pajak seperti di British Virgin Island dan Cayman Island di Karibia.

Lebih rinci Pras mengungkapkan, tak hanya bagi perusahaan swasta atau perorangan yang melakukan praktek seperti Panama Papers, justru ada yang lebih dahsyat dilakukan oleh badan usaha milik negara. Perusahaan plat merah itu, kata Pras, melakukan kontrak dan kerjasama seperti SKK Migas dengan perusahaan memiliki sumber daya di negara taxe heaven.

Hal demikian, lanjut Pras, patut disayangkan jika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh sumber daya negara. Tak masalah jika hanya pihak swasta, walaupun upaya perusahaan-perusahaan swasta itu melibatkan kekayaan mereka juga patut menjadi perhatian serius oleh negara.

Tak hanya itu, Pras sudah sejak lama menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat regulasi sebagai penangkal praktek-praktek yang sudah lazim dilakukan warga dan korporasi dari Indonesia tersebut. Pasalnya, sudah menjadi pertanyaan serius jika praktek-praktek demikian juga ditemukan terjadi terhadap perusaan milik negara. “Jika kontrak seperti itu dilakukan BUMN justru menimbulka tanda tanya,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular