JAKARTA – Kasus Panama Papers yang melibatkan nama-nama besar di tokoh dunia dan ribuan warga Indonesia menjadi momentum pemerintah untuk membuat sistem kebijakan keuangan yang lebih redestributif atau mendistribusikan kekayaan atau kepemilikan yang baik. Tak hanya kebijakan yang bergerak untuk orientasi ke dalam negeri tapi berkaitan dengan perkembangan dunia global.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto mengatakan momentum Panama Papers menjadikan pemerintah untuk membuat kebijakan berhubungan dengan arus global dengan hanya tak memperhatikan orientasi dalam negeri.

“Asumsinya kebijakan itu inward looking saja, padahal negara lain kalau Indonesia membuat sesuatu dia tak akan diam saja, tapi kita ini (Kasus Panama Papers) aman-aman saja,” ujar Erwan dalam diskusi “Gempar Nama dalam Dokumen Panama” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Erwan, momentum Panama Papers seharusnya melahirkan kebijakan distributif policy yakni tentang kebjakan fiscal yang mengatur bagaimana negara menggunakan pajak untuk mengurusi warga negara yang perlu dibantu. Fungsinya, ujar Erwan, layaknya dua sisi di mata uang, harus mempunya kebijakan redestributif untuk mengurus pajak.

Ketika kebijakan redestributif ini diwujudkan, ujar Erwan, maka pemerintah baru menyinggung yang tentang distributif seperti perwujudan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar. Pasalnya, kebijakan publik yang dimunculkan negara tak bisa diwujudkan dengan baik jika tak disertai distribusi kecukupan uang.

Menurut Erwan, pemerintah seringkali menggagas tentang bagaimana kebijakan distributif tentang membantu masyarakat yang miskin. Akan tetapi hal yang belum pernah dipikirkan sepenuhnya yakni dari mana kecukupan sumber dana yang diperoleh oleh negara.

Oleh karena itu, Erwan menegaskan Momentum Panama Papers menjadi momentum pemerintah untuk bergerak cepat dengan policy-policy di dalam negera yang didahului negara lainnya. Misalnya negara-negara lainnya sudah memikirkan tentang Taxe Haven yang sudah dimiliki sejumlah negara dunia.

“Kita singgung keterlambatan pemerintah apa yang dipikirkan orang lain, yang mana sudah memikirkan taxe amnesty atau taxe heaven, tetapi kita baru mau mulai memikirkan tax amnesty, dan pengusaha Indonesia sudah keluar ke negara lainnya,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular