JAKARTA – Kematian Siyono sebenarnya pengulangan dari sekian kali penindakan terhadap terduga terorisme. Kasus ini kembali menjadi catatan DPR dan pemerintah dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Penanganan Terorisme.

Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat mengungkapkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan atas kasus kematian Siyono mulai pemberitahuan kematian Siyono secara tak terus terang, keluarga disodorkan uang Rp 100 juta tanpa kejelasan dan diintimidasi serta adanya upaya menghalangi proses autopsi jenazah Siyono.

Imdad dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI meminta parlemen untuk melakukan kajian secara komprehensif dan tidak merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengingat masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Menurut Imdad, sebanyak 121 kematian orang tanpa melalui pengadilan, berbagai tindak penyiksaan, penahanan dan penangkapan tanpa disertai dengan surat resmi dan lain sebagainya. Atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, hingga kemudian Komnas HAM memutuskan untuk melakukan autopsi hingga akhirnya ditemui fakta penyebab kematian akibat patah tulan dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri, patah tulang rusuk di kanan hingga menembus jantung.

Ketua PP Muhamadiyah, Busyro Muqaddas mengatakan adanya kematian Siyono mencederai keberadaban proses penegakan hukum di Indonesia. Apalagi seperti diketahui dalam UU Tindak Terorisme tercantum bahwa dalam salah satu pasal kewenangan adalah mengatur penegak hukum bisa menahan terduga terorisme hingga 30 hari.

“Ini hanya cukup  2-3 hari Siyono tewas. Ini tragedi kemanusiaan yang merobek hati rakyat yang seharusnya dilindungi,” kata Busyro dalam rapat dengan pendapat Komisi III DPR RI, Selasa (12/4/2016).

Waki Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan hal-hal yang disampaikan oleh Muhamadiyah, Komnas HAM dan KontraS akan menjadi masukan dan catatan dalam rapat dengan pendapat selanjutnya dengan BNPT dan Kapolri. Desmon menuturkan permintaan untuk menunda revisi UU Terorisme atas kritikan deretan penyimpangan penindakan terduga terorisme, menjadi catatan Komisi III DPR RI untuk perbaikan ke depan.

Desmond dalam rapat dengan pendapat juga mengungkapkan memahami apa yang disampaikan lapisan masyarakat kepada Komisi III DPR RI sesuai dengan fungsinya dalam rangka mengawasi mitra kerja yakni penegak hukum. Ia menegaskan tentunya  berbagai pelanggaran tak terulang.  Tak hanya itu, Desmond mengaku pernah membicarakan agar ada sanksi dan pidana yang kongkrit ketika terjadi pelanggaran, namun demikian tak sepenuhnya dijawab oleh mitra-mitra Komisi III DPR RI.

Berkaitan keuangan, Desmond mengatakan semestinya kepolisian  melaporkan laporan keuangan itu usai pengesahan APBN ke Komisi III. Namun demikian hingga hari ini, kepolisian belum menyerahkan padahal  banyak hal yang harus diaudit dan tentu patut dipertanyakan peruntukan dana-dana yang bersumber dari rakyat. “Banyak yang akan kita audit,” kata Desmond. (asr)

Share

Video Popular