JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan berdasarkan data, informasi dan fakta yang diperoleh oleh tim pemantau dan penyidikan bahwa dalam kasus kematian Siyono asal Klaten, Jawa Tengah oleh Densus 88 AT Polri diduga terjadi pelanggaran HAM.

“Kesimpulan sementara kami, diduga telah terjadi pelanggaran HAM,” kata Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4/2016). Turut hadir pada rapat dengar pendapat itu Busyro Muqaddas selaku Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Aznar dan Koordinator Kontras, Haris Azhar.

Kasus Kematian Siyono menurut Komnas HAM melanggar Hak untuk tidak disiksa yang tak dapat dikurangi  dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 8 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Pelanggaran HAM lainnya adalah Pelanggaran Hak untuk Hidup yang tak dapat dikurangi  dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasiona Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 jo. Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Menurut Komnas HAM, kematian Siyono merupakan peristiwa-pristiwa pengulangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana terorisme yaitu adanya peristiwa kematian di laur proses peradilan, tindakan penyiksaan tahanan dan pengingkaran terhadap prosedur beracara dalam proses penangkapan dan penahanan. Hal itu berdasarkan pada hasil pemantauan Komnas HAM sejak 2007-2016 yang telah disusun Komnas HAM dalam berbagai laporan.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta kepada Kepolisian RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Densus 88 AR Polri yang diduga melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian Siyono.

Selain itu, Komnas HAM meminta dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Densus 88 AT yang memiliki tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan kinerja sehingga tak ada peristiwa pelanggaran dalam tindak pemberantasan terorisme. Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian agar terduga agar didampingi oleh pengacara yang dipilihnya sendiri.

Pada kesempatan itu, Komnas HAM menegaskan secara kelembagaan mendapatkan kewenangan melakukan supervisi  dan evaluasi terhadap kinerja Densus 88 AT Polri, BNPT dalam upaya penindakan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang memiliki persfektif Hak Asasi Manusia serta melakukan kajian terhadap rencana revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (asr)

Share

Video Popular