JAKARTA – Direktur  Jenderal Perlindungan   Konsumen   dan   Tertib   Niaga, Kementerian Perdagangan,   Syahrul   Mamma   melakukan   inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk baja tulangan beton dan korek api gas, Kamis (14/4/2016).

Hasilnya, para Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) menemukan ratusan ribu produk nonpangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ada dua  tempat  yang menjadi target pelaksanaan  sidak, yaitu Pergudangan PT. Srijaya Steel, Pamulang, Tangerang Selatan, dan CV. Gema Suplaindo di Kawasan Ruko Mutiara, Taman Palem Blok B5 No.37, Cengkareng Timur, Jakarta.

“Di Pergudangan PT. Srijaya Steel Pamulang ditemukan 34.847 batang produk Baja Tulangan Beton (BjTB) yang diduga tidak sesuai persyaratan mutu SNI wajib dan telah diamankan para petugas,” kata Syahrul.

Produk-produk tersebut terdiri atas 1.600 batang merek SD P8, 300 batang merek SDI P8, 3.600 batang merek HJP P8, 6.395 batang merek HPS P8, 1.656 batang merek HPS P12, 13.336 batang merek KX-HS P8, 1.900 batang merek SSJ P8, dan 6.060 batang merek SBG P12.

“Sementara itu, sebanyak 983.098 produk korek api gas yang diduga tidak memenuhi SNI wajib, ditemukan di CV. Gema Suplaindo. Sama halnya seperti BjTB, para petugas berwenang juga telah melakukan pengamanan di CV. Gema Suplaindo,” ujar Syahrul.

Dari jumlah produk korek api gas yang ditemukan, sebanyak 11.098 buah bermerek Indomaret tipe GS-E2, 119.000 buah merek Indomaret tipe GS-F-05, dan 853.000 buah merek Indomaret tipe GS F-01A.

Syahrul memastikan upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen akan terus digencarkan karena disinyalir masih banyak produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Syahrul, kegiatan pengawasan hari ini adalah wujud aktif pemerintah untuk melindungi konsumen dari beredarnya produk-produk nonpangan yang tidak memenuhi ketentuan. Selain untuk memberikan jaminan bahwa hak konsumen terlindungi dengan produk-produk yang sesuai standar SNI, kegiatan pengawasan dapat meningkatkan daya saing.

Menurut Syahrul, pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif.

Pemerintah akan bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan barang beredar dengan   tetap  berpedoman   pada   ketentuan  peraturan   perundang-undangan   yang  berlaku. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala. Petugas PPBJ dan PPNS-PK akan turun ke lapangan dalam  melakukan pengawasan, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan. (asr)

Share

Video Popular